Seorang Warga Meninggal Akibat Banjir di Kecamatan Kaubun, Richardo Minta Pemkab Kutim Desak Perusahaan Untuk Bertanggung Jawab

Kutai Timur – Banjir di Kecamatan Kaubun tepatnya di Desa Bumi Etam SP 1 Kecamatan Kaubun dan Desa Kadungan Jaya mengakibatkan kerugian yang dialami oleh masyarakat, selain kerugian material juga merenggut satu korban jiwa mengalami meninggal dunia, Minggu (07/05/2023) Malam.

Yohanes Richardo Nanga Wara,
yang merupakan Pemuda berasal dari Kecamatan Kaubun mengatakan, bahwa hal ini tidak bisa dipungkiri dikarenakan wilayah tersebut berada di tengah-tengah aktivitas perusahaan pertambangan batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Ratusan Warga Sebulu Diduga Alami Keracunan Makanan, PMII Kukar Desak Pemerintah Segera Ambil Langkah Cepat

47 Harian Republik

“Hal ini menjadi catatan terburuk sepanjang sejarah Kaubun yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi industri ekstraktif, sehingga peran Pemkab Kutim yakni Bupati tidak tutup mata untuk segera mengawasi hingga menindaklanjuti kerugian dan korban akibat banjir yang terjadi,”tegas Yohanes Richardo Nanga Wara.

Ia menyebut, kerugian tersebut ada sekitar belasan rumah warga yang rusak, jembatan di Kadungan rusak hingga air PDAM yang digunakan warga pun turut rusak akibat banjir, sehingga air bersih tidak teraliri ke rumah warga.

Richardo yang juga demisioner Ketua DPC GMNI Samarinda mengatakan, sebagai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seharusnya menggunakan kebijakannya untuk mengawasi dan memberikan peringatan keras terhadap perusahaan yang ada di wilayah tersebut.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Ratusan Warga Sebulu Diduga Alami Keracunan Makanan, PMII Kukar Desak Pemerintah Segera Ambil Langkah Cepat

47 Harian Republik

“Jangan menunggu korban, baru bertindak. Dimanakah keberpihakannya?” tanya Richardo.

Sehingga dari itu, dirinya minta Pemkab Kutim untuk segera memanggil perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Kaubun agar bertanggung jawab dan gerak cepat evakuasi terkait masalah yang ada, juga memikirkan langkah akhir pasca banjir yang terjadi.

“Banjir terparah ini bukan sekedar curah hujan yang tinggi melainkan keterkaitannya dengan eksploitasi perusahaan, kurangnya gorong-gorong jalan, kurangnya parit. Sehingga air meluap hingga menutupi badan jalan bahkan ke rumah-rumah warga. Dalam kondisi seperti ini Pemkab Kutim harus segera memanggil dan meminta perusahaan untuk bertanggung jawab penuh”, pungkasnya

(Ricard Parera)