Forum Gerakan Moral Pendidikan Kaltim Gelar Konsolidasi, Desak Pilrek Unmul Harus Berdasarkan Kapasitas

Harianrepublik.Com- Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar konsolidasi lintas elemen masyarakat, di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, Sabtu (23/05/2027).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi, serta organisasi kepemudaan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Mimbar Bebas, GMNI Soroti Komersialisasi Pendidikan Di Tingkat Perguruan Tinggi Kabupaten Berau

25 Harian Republik

Tak hanya itu, agenda tersebut turut juga dihadiri oleh Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Abdunnur.

Kehadiran Rektor Unmul dimaksudkan sebagai ruang dialog terbuka agar para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,tokoh seni budaya, akademisi, dan unsur kepemudaan dapat secara langsung menyampaikan aspirasi, kepedulian, keresahan, serta harapan mereka terhadap masa depan dunia pendidikan di Kaltim, khususnya Unmul .

Forum menilai Unmul bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol marwah pendidikan Kaltim yang harus dijaga bersama dari segala bentuk kepentingan yang dapat mencederai independensi akademik dan keharmonisan sosial masyarakat.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ananda: Jangan Diganggu Hak Demokrasi Rakyat

92 Harian Republik

Agenda yang dilaksanakan Forum ini menjadi respons serius atas dinamika Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul) yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis ke dalam ruang akademik.

Pendidikan Tidak Boleh Dijadikan Alat Politik

Forum menegaskan dengan sangat tegas bahwa dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, haram hukumnya disusupi kepentingan politik praktis dalam bentuk apa pun.

Setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas akademik, penghancuran prinsip meritokrasi, serta bentuk kemunduran peradaban pendidikan.

Forum juga menilai bahwa pembiaran terhadap praktik tersebut bukan hanya merusak institusi pendidikan, tetapi juga berpotensi besar memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal di tengah masyarakat Kaltim.

Peringatan Keras: Jangan Main-main Dengan Kampus

Forum Gerakan Moral Pendidikan Kaltim menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan kampus sebagai arena perebutan pengaruh politik.

Kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas, netral, dan independen. Segala bentuk intervensi politik dalam proses akademik dianggap sebagai tindakan yang mencederai marwah Universitas Mulawarman serta mengkhianati masa depan generasi muda.

Para Tokoh Tandatangani Pernyataan Sikap

Sebagai bentuk nyata dari Gerakan Moral Peduli Dunia Pendidikan di Kalimantan Timur, para tokoh yang hadir turut menandatangani surat pernyataan sikap bersama.

Surat pernyataan tersebut berisi komitmen moral untuk menjaga independensi dunia pendidikan tinggi, menolak segala bentuk politisasi kampus, serta mendorong terciptanya proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman yang bersih, objektif, dan bermartabat.

Forum menyampaikan bahwa surat pernyataan sikap tersebut akan langsung diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bentuk aspirasi resmi masyarakat Kalimantan Timur terhadap situasi dunia pendidikan di Kaltim khususnya di Universitas Mulawarman, terkait adanya potensi infiltrasi politik praktis dalam proses Pemilihan Rektor Unmul.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian bersama agar dunia pendidikan di Kalimantan Timur tetap terjaga dari intervensi kepentingan politik praktis yang dinilai dapat merusak marwah akademik dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

Kutipan Tegas Para Tokoh

Syaharie Jaang, Selaku, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan menyatakan bahwa ketika politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik.

“Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jika kami harus turun ke lapangan, bahkan menyampaikan langsung persoalan ini hingga ke kementerian atau bahkan kepada Presiden Republik Indonesia demi menjaga dunia pendidikan Kaltim, khususnya Unmul, maka saya siap memimpin barisan ini,” katanya.

Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru mengatakan,

Kondusivitas Unmul yang selama ini terjaga jangan sampai retak hanya karena ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor.

“Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur, Unmul mengalami banyak kemajuan dan prestasi.

“Karena itu, keberlanjutan pembangunan dan kemajuan universitas menjadi hal penting yang harus dijaga,” lanjutnya.

Viktor Juan, Ketua DAD Kaltim menjelaskan bahwa, pihaknya bicara bukan hanya soal kampus, namun Ini soal stabilitas sosial.

“Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” ujarnya.

Tokoh Masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan menjelaskan bahwa perlu digaris bawahi forum ini bukan forum politik praktis. Ini adalah forum dialog tentang dunia pendidikan Kalimantan Timur. Kami berkumpul karena memiliki keresahan yang sama terhadap ancaman politik praktis yang mulai masuk ke lingkungan kampus,” ungkapnya.

Terakhir, Prof. Adri Patton selaku Akademisi, menyatakan bahwa, jika berbicara tentang Unmul saat ini, tidak bisa dipungkiri banyak capaian dan prestasi yang diraih di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur.

“Karena itu, menjadi aneh apabila proses pemilihan rektor justru lebih menonjolkan dukungan politik dibandingkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas,” tegasnya.

Sikap Tegas Forum

Forum Gerakan Moral Pendidikan Kaltim menyatakan:

Menolak secara tegas dan tanpa kompromi segala bentuk politisasi dunia pendidikan tinggi.

Menyatakan kampus harus steril dari kepentingan politik praktis, afiliasi partai, maupun intervensi kekuasaan.

Mengingatkan bahwa penyalahgunaan ruang akademik berpotensi memicu instabilitas sosial di masyarakat.

Mendesak proses Pilrek Unmul berjalan murni berdasarkan kapasitas, integritas, dan prinsip akademik.

Menegaskan bahwa Unmul harus dijaga sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.

Penutup

Forum ini menegaskan bahwa jika dunia pendidikan dibiarkan menjadi alat politik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi universitas, melainkan juga masa depan generasi bangsa, stabilitas politik daerah dan ketenangan sosial masyarakat Kaltim. Tidak ada ruang kompromi terhadap upaya politisasi Pendidikan.