Yusuf T. Silambi Dukung Peluncuran Portal Transparansi Kutai Timur

waktu baca 2 menit
Senin, 2 Des 2024 22:51 0 25 Redaksi Kutim

Kutai Timur, harianrepublik.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meluncurkan portal transparansi mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi. Portal ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik dengan memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran dan penggunaan dana secara langsung.

“Langkah ini adalah gebrakan yang sangat positif dan layak didukung. Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya portal, masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran, penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban dengan jelas,” ujar Yusuf pada Senin (2/12/2024).

Yusuf menyebut portal transparansi sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ia menjelaskan bahwa akses informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Melalui akses terbuka ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran daerah,” tambahnya.

Namun, Yusuf juga menekankan pentingnya pemerintah memastikan bahwa informasi yang tersedia di portal transparansi diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan akurat. Ia berharap pemerintah juga mensosialisasikan portal ini kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang melek teknologi.

“Pemerintah harus memastikan bahwa informasi ini dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat,” tegas Yusuf.

Lebih jauh, Yusuf menyarankan agar edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan portal transparansi terus ditingkatkan. Ia juga mengajak pemerintah untuk memperbanyak diskusi tentang anggaran daerah, sehingga masyarakat dapat memahami penggunaan dana publik secara lebih mendalam.

Sebagai penutup, Yusuf menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. “Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kejelasan dan keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah, yang pada akhirnya akan membawa pada tatanan birokrasi yang lebih baik,” tutupnya. (adv)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA