Ronald Stephen, Anggota Komisi I DPRD Kota SamarindaSamarinda — Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menilai sistem seleksi yang terlalu menitikberatkan aspek akademis mengabaikan pengabdian jangka panjang tenaga honorer.
Ronald mengungkapkan, banyak tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari satu dekade gagal lolos seleksi karena tidak memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan.
“Banyak yang sudah kerja 10 tahun lebih, tapi tetap tidak lolos. Mereka ini sudah terbukti loyal, tapi malah kalah karena sistem seleksi yang kaku,” ujar Ronald saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, kebutuhan birokrasi pemerintah bukan hanya soal kemampuan intelektual, tetapi juga etos kerja, loyalitas, dan konsistensi dalam pelayanan publik.
“Pemerintah butuh orang yang loyal, yang siap bekerja tanpa pamrih, bukan hanya yang pintar menjawab soal,” tegasnya.
Ronald meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus pada hasil seleksi, tetapi juga mempertimbangkan masa kerja dan rekam jejak tenaga honorer yang belum lolos. Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam proses ini dapat menimbulkan demoralisasi dan kekecewaan mendalam di kalangan pegawai non-ASN.
“Jangan sampai mereka merasa jadi korban sistem yang tidak berpihak. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen PPPK agar ke depan dapat lebih mengakomodasi pengalaman kerja dan kontribusi nyata tenaga honorer.
“Sudah seharusnya pemerintah membalas pengabdian itu dengan perlakuan yang adil dan layak,” tutup Ronald.
Sebelumnya, seleksi PPPK di Samarinda beberapa kali dikritik karena dianggap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. DPRD mendesak agar mekanisme penilaian dibuat lebih komprehensif dan berkeadilan, terutama bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik.
(ADV/DPRDSmd/Huda)