Komite I DPD RI Respon Wacana Pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat: Berdampak Pada Insentif Guru
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam. Samarinda – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah pusat dalam memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD). Ia menilai kebijakan tersebut akan menggerus kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan instabilitas.
“Seluruh Indonesia sekarang menjerit. Kita melihat sisa berapa uang yang dia dapat, ternyata jauh berkurang,” ujar Sofyan dalam wawancara di Samarinda, Rabu (10/9/2025).
Mantan Wali Kota Bontang itu mencontohkan Kalimantan Timur yang mengalami penurunan signifikan dalam alokasi TKD. Kondisi tersebut, menurutnya, akan berdampak langsung pada program-program yang menyentuh masyarakat, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial, hingga insentif guru dan mahasiswa.
“Kalau rakyat yang tadinya menikmati pendidikan gratis, kesehatan gratis, bansos, kemudian guru menikmati insentif, mahasiswa menikmati gratispol, tiba-tiba tidak bisa lagi. Ini kekhawatiran akan terjadi gerakan di daerah,” tegasnya.
Sofyan menilai pemerintah daerah terjepit dengan hanya dua pilihan, yakni menaikkan pajak yang berisiko ditolak masyarakat, atau tidak menaikkan pajak tapi mengorbankan kesejahteraan rakyat.
“Dua saja jalannya daerah ini, yang pertama dia menekan pajak dan itu ditolak oleh rakyat, yang kedua tidak menekan pajak tapi kesejahteraan rakyat menurun,” jelasnya.
Untuk merespons persoalan tersebut, Komite I DPD RI berencana mengundang asosiasi pemerintah daerah bersama kementerian terkait, dengan tujuan mencari solusi agar kebijakan pemotongan TKD tidak menimbulkan gejolak sosial dan instabilitas di daerah.
“Yang tahu persis kondisi daerah kan kepala daerah. Dengan pemotongan ini, saya khawatir instabilitas itu beralih ke daerah,” tutup Sofyan.
Pos terkait
Terkini
