DPRD Samarinda Desak Pemkot Tuntaskan Akar Masalah Anjal dan Gepeng, Soroti Pendekatan yang Belum Menyeluruh
Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Kota SamarindaSamarinda – Pendekatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani isu anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng) dinilai belum menyentuh akar masalah sosial yang sesungguhnya. Kebijakan penertiban yang selama ini dijalankan dianggap hanya bersifat sementara dan gagal mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan, keterlantaran, serta keterbatasan akses pendidikan yang menjadi penyebab utama maraknya anjal dan gepeng di kota ini.
Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, berpendapat bahwa solusi yang diberikan sejauh ini cenderung superfisial.
“Masalahnya lebih kompleks. Mereka tidak tiba-tiba turun ke jalan kalau punya pilihan hidup lain,” tegas Samri saat wawancara,Rabu, 27 Juni 2025
Samri menekankan urgensi program jangka panjang yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial. Menurutnya, keberadaan anjal dan gepeng adalah cerminan kegagalan pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat. Sekadar mengusir atau melarang mereka saja tidak akan cukup.
“Kita perlu membangun sistem pendukung yang mampu memberi mereka alternatif kehidupan yang lebih layak,” ucapnya.
Samri juga mengkritik kebiasaan masyarakat yang memberikan uang di jalan. Ia menegaskan bahwa hal ini bukan berarti menyalahkan empati publik, melainkan karena tindakan tersebut justru memperkuat siklus ketergantungan dan melemahkan upaya penanganan yang lebih sistemik. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan anjal dan gepeng adalah minimnya anggaran serta ketiadaan fasilitas representatif untuk rehabilitasi atau pembinaan pascapenertiban.
“Setiap kali ditertibkan, kita selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama mau dikemanakan mereka, Padahal ini sudah bertahun-tahun terjadi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar anjal dan gepeng yang ditemukan di Samarinda bukanlah warga asli. Namun, Samri menegaskan bahwa asal daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak tanggung jawab pemerintah kota.
“Samarinda tetap harus hadir memberikan perlindungan. Tapi langkahnya harus konkret, bukan sekadar razia,” pungkasnya. (ADV/DPRDSmd/Huda)
Pos terkait
Terkini
