Ironi Kontributor Devisa: DPRD Samarinda Desak Kaltim Dikecualikan dari Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)
Deni Hakim Anwar,Ketua Komisi III DPRD Kota SamarindaSAMARINDA – Rencana Pemerintah Pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) memicu keberatan keras dari legislator Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kebijakan penghematan anggaran ini akan secara signifikan menekan laju pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim), yang selama ini sangat bergantung pada dana transfer.
“Terkait pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) di Kaltim, khususnya Kota Samarinda,” ujar Deni saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (23/9/2025).
Deni menegaskan bahwa Kaltim, sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara, seharusnya mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus. Kebijakan pemangkasan tidak seharusnya menjadikan daerah penyumbang utama sebagai korban.
“Khusus Kaltim saat ini kita ingin bahwa bagaimanapun kita ini adalah penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia,” tegasnya.
Mengingat kontribusi Kaltim yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, Deni meminta agar daerah ini diberikan dispensasi atau pengecualian dari kebijakan pemotongan. Ia menyoroti ketimpangan fiskal yang sudah berlangsung lama, di mana dana yang kembali ke daerah tidak proporsional dengan yang disetor.
“Kita ingin bahwa kita mendapatkan dispensasi lah, artinya kita tidak terkena dengan imbas daripada pemotongan ini,” ucapnya.
“Kembalinya pun tidak sampai 10 persen dari nilai yang kita sumbangkan,” ungkapnya, mengkritik pengembalian dana yang sangat minim.
Deni berpendapat, pengembalian sebesar 20 hingga 30 persen dari total kontribusi akan jauh lebih proporsional dan efektif untuk mempercepat pembangunan di daerah. Walaupun ia mengakui keputusan akhir berada di tangan Pusat, ia tetap menyuarakan tuntutan keadilan.
“Harusnya kan dengan sumbangsih sekian besar kita minimal dapat 20-30 persen dari itu, tapi memang semua prerogatifnya pusat,” katanya.
Untuk mencegah pemotongan TKD direalisasikan, Deni mendesak Gubernur Kaltim beserta jajaran untuk segera mengambil langkah politik dan diplomasi tingkat tinggi.
“Mudah-mudahan kita tetap menunggu informasi dari kepala daerah khususnya Bapak Gubernur dan jajaran untuk melakukan lobi-lobi agar pemotongan itu tidak terjadi,” ujarnya.
Deni memperingatkan, jika pemangkasan TKD tetap dilakukan, dampaknya akan terasa langsung pada belanja operasional, belanja modal, dan pembangunan di berbagai sektor. Ia menyebut Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, akan menanggung beban terberat.
“Ini pasti berdampak langsung terhadap pembangunan yang ada di Kaltim, khususnya Samarinda,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMD/Hd)
Pos terkait
Terkini
