Yusuf T. Silambi Dukung Pendidikan Politik melalui Pelatihan Hak dan Kewajiban Masyarakat
Kutai Timur, harianrepublik.com – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menyatakan pentingnya pelatihan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap peran mereka dalam demokrasi. Ia menilai pelatihan ini akan membantu masyarakat memahami hak-hak seperti mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
“Warga harus menyadari kewajiban mereka, termasuk dalam hal membayar pajak dan ikut serta dalam pemilu,” jelas Yusuf pada Selasa (24/11/2024).
Yusuf menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan layanan pemerintahan. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan berkontribusi secara langsung dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.
Ia menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi politik. Seminar, diskusi panel, hingga workshop dapat menjadi sarana efektif untuk mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.
Lebih lanjut, Yusuf menegaskan pentingnya anggaran yang memadai untuk memastikan program ini dapat menjangkau sebanyak mungkin peserta. “Anggaran untuk kegiatan ini harus diprioritaskan agar dapat menjangkau lebih banyak orang,” tambahnya.
Sebagai contoh, Yusuf menyebutkan bahwa beberapa daerah telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih melalui pelatihan serupa. Ia yakin bahwa dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih terlibat dalam pembangunan daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif.
Yusuf juga berharap agar masyarakat Kutai Timur lebih sadar akan peran dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan. Ia optimis bahwa dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih berani menyampaikan aspirasi mereka dan berkontribusi dalam proses pembangunan daerah.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Kutai Timur dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat berperan aktif dalam proses demokrasi yang ada, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” tandasnya. (adv)
Pos terkait
Terkini
