Warga Samarinda Sampaikan Keberatan Revisi UU TNI Dalam Reses Senator Andi Sofyan Hasdam
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam Gelar Reses di Samarinda, Kaltim.Harianrepublik.com– Suasana santai gagasan mewarnai pelaksanaan reses oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, yang berlangsung digelar Caffe Bagios, Jl. KH. Abdurrasyid No. 8, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Damar, Kaltim,
Forum berlangsung cair, namun tetap serius dalam membahas berbagai isu penting menyangkut kebijakan publik dan masa depan daerah.
Salah satu topik utama yang mencuat dalam pertemuan itu adalah persoalan dana perimbangan pusat-daerah. Peserta mengkritisi rencana pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi, terutama bila menyentuh dana perimbangan yang seharusnya menjadi hak daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
“Kalau mau efisiensi, jangan sentuh dana perimbangan. Itu adalah hak daerah yang sudah jelas dasar hukumnya. Daerah tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari ketimpangan kebijakan pusat,” tegas salah satu kepala dinas yang hadir.
Selain itu, para peserta juga memberikan masukan terkait program makanan bergizi gratis yang kini tengah gencar dilakukan di sejumlah daerah. Mereka menyarankan agar pelaksanaan program tersebut dilakukan secara selektif, khususnya dengan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar efektivitas anggaran dapat terjaga.
“Program ini bagus, tapi pelaksanaannya perlu seleksi. Fokuslah pada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kalau semuanya dapat tanpa seleksi, anggaran bisa cepat habis dan tidak tepat sasaran,” ujar seorang guru SMA di Samarinda.
Topik nasional juga tidak luput dari perhatian peserta. Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana revisi Undang-Undang TNI. Peserta reses menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses revisi tersebut agar tidak mengembalikan Indonesia ke masa dominasi militer seperti era Orde Baru.
“Revisi UU TNI adalah isu sensitif. Jangan sampai justru membuka ruang kembalinya militer ke ranah sipil secara berlebihan. Kita tidak ingin demokrasi yang kita bangun dengan susah payah kembali mundur,” ujar seorang mahasiswa hukum.
Andi Sofyan Hasdam menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang disampaikan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dengan keadilan bagi daerah.
“Saya setuju, efisiensi harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai daerah yang sudah bekerja keras justru dikorbankan. Dana perimbangan harus tetap dihormati,” ujarnya.
Terkait program makanan bergizi, ia menyambut baik usulan agar kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. “Penyesuaian berbasis kondisi sosial ekonomi adalah langkah bijak. Harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi setiap perubahan undang-undang, termasuk UU TNI.
“Stabilitas dan demokrasi harus berjalan beriringan. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu hanya karena keliru dalam merancang kebijakan ke depan,” tutupnya.(Adv)
Pos terkait
Terkini
