Samarinda — Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda menggelar sarasehan kebangsaan dengan tema “Menggali Semangat Berdikari Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda yang Berkelanjutan” pada Sabtu (21/6/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur dan dihadiri oleh para tokoh politik, kader partai, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta awak media.
Sejumlah anggota DPRD Kota Samarinda turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Ahmad Vananzda, serta anggota Komisi I Ronal Stephen Lonteng, Komisi II Iswandi, Komisi III Sutrisno, dan Komisi IV Anhar.
Sarasehan ini menjadi ruang refleksi dan dialog lintas sektor untuk menghidupkan kembali nilai-nilai berdikari yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Melalui tema besar tentang kemandirian dan keberlanjutan, PDI Perjuangan ingin menegaskan posisinya sebagai partai ideologis yang konsisten mendorong pembangunan daerah berbasis kekuatan rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Sugiyono, menekankan bahwa Bulan Bung Karno bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk menggugah kesadaran kolektif dalam membangun dari, oleh, dan untuk rakyat.
“Bulan Bung Karno bukan hanya peringatan seremonial, tetapi momen menggugah kesadaran kolektif agar pembangunan lahir dari kekuatan rakyat sendiri,” ujarnya.
Sugiyono juga menjelaskan bahwa sarasehan ini bertujuan untuk menyatukan gagasan lintas sektor demi mendorong Kota Samarinda menuju arah pembangunan yang berdaulat dan lestari. Ia menilai bahwa semangat berdikari yang dicetuskan Bung Karno sangat relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer kota, seperti persoalan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga tekanan urbanisasi.
“Gagasan Bung Karno tentang berdikari itu adalah keberanian untuk menentukan jalan sendiri, bukan jalan yang disiapkan oleh kepentingan luar,” tegasnya.
Dengan semangat tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda berharap momentum Bulan Bung Karno dapat menjadi titik tolak transformasi pembangunan daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan.
Tidak ada komentar