Iswandi : Ungkap Kekecewaan atas Ketidakhadiran Kepala Disporapar Saat Rapat
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, IswandiSAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengadakan rapat hearing dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) di Ruang Rapat Utama Lantai 1 gedung DPRD. Rapat ini bertujuan untuk membahas laporan kegiatan tahun 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2025.
Ketua Komisi II, Iswandi, menyatakan kekecewaannya terkait ketidakhadiran Kepala Dinas Disporapar dalam berbagai pertemuan yang telah berlangsung.
“Kita menyayangkan juga itu, catat itu kepala dinas enggak pernah hadir selama ini. Selama saya jadi ketua komisi 2 tidak pernah kita pertemuan dengan disporapar ada kepala dinasnya,” ungkap Iswandi saat wawancara Senin(10/03/2025)
Iswandi juga menaruh perhatiannya untuk alokasi anggaran yang sangat minim untuk sektor pariwisata. Dari total anggaran Disporapar yang mencapai sekitar 64 miliar rupiah, hanya 4 miliar rupiah yang dialokasikan untuk bidang pariwisata.
“Kalau bicara pariwisata tadi itu ya juga selalu karena ini digabung dinas pemuda olahraga dan pariwisata nah otomatis masa dari sekitar 64 atau berapa anggaran itu untuk Dinas Pariwisata hanya 4 miliar dan hanya turun-turun. Gimana pariwisata kita mau maju kalau begini?” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar anggaran Disporapar lebih banyak terserap untuk bidang olahraga, sehingga pariwisata hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil.
“Kalau perlu memang dipisah lagi itu dikembalikan lagi pariwisata sendiri kalau dari tadi 64 m pariwisata hanya 4 miliar itu. Dan hanya jadi bidang itu kan kecil banget gitu loh ya. Sedih aja kita gimana pariwisata kita mau maju,” tambah Iswandi.
Iswandi mengusulkan agar Dinas Pariwisata dipisahkan kembali dari Disporapar untuk meningkatkan pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda.
“Ya tadi omongkan saya katakan ya sudah, Coba apa kira-kira ini nanti kita diskusi lagi, kita usulkan kalau perlu memang nanti kita pisah aja lagi kembali lagi justru sendiri pariwisata ini tidak digabung,” ujarnya.
Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya DPRD Kota Samarinda untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pengembangan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV/DPRDSamarinda/Huda)
Pos terkait
Terkini
