DPRD Kota Samarinda Bahas Efisiensi dan Rasionalisasi APBD 2025 dalam Rapat Koordinasi

Samarinda – DPRD Kota Samarinda menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu, (12/03/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi, serta perwakilan dari pemerintah daerah seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten III, dan kepala dinas terkait.

Helmi Abdullah, Ketua DPRD Kota Samarinda, menekankan pentingnya rapat ini sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dipimpin oleh Komisi II DPRD sebagai leading sector.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Pansus DPRD Samarinda Rampungkan Laporan Akhir LKPJ Wali Kota Samarinda 2023

83 Harian Republik

“Rapat ini penting karena menyangkut pembahasan anggaran. Nantinya DPRD bersama pihak pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut pola sistem efisiensi ini karena ada 30 OPD yang menjadi bagian dari APBD, termasuk DPRD Kota Samarinda,” ujar Helmi Abdullah.

Meskipun rapat telah dilaksanakan, belum ada keputusan final terkait pemotongan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Helmi menyatakan bahwa rincian pemotongan anggaran masih akan dibahas lebih lanjut antara Komisi II DPRD dan pihak pemerintah.

“Tadi dalam rapat belum ada OPD yang dipotong, sehingga belum ada angka pasti terkait pemotongan anggaran. Mungkin dalam waktu dekat ini, malam ini atau besok, Komisi II akan berdiskusi dengan pihak pemerintah untuk menentukan detailnya,” tambahnya.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Laila Fatihah Tegaskan Pentingnya Keselarasan Pikiran dalam Penyusunan Perda

85 Harian Republik

Helmi juga mengungkapkan bahwa beberapa pos anggaran, seperti perjalanan dinas dan belanja rutin, telah diidentifikasi sebagai area yang berpotensi untuk dikurangi. Namun, keputusan akhir terkait besaran pemotongan pada masing-masing OPD masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Mengenai alokasi dana hasil efisiensi, Helmi menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan dikembalikan, melainkan akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat.

“Dana hasil efisiensi itu akan dibelanjakan lagi untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang menyangkut kesejahteraan. Nantinya akan ada alokasi yang diatur secara teknis sesuai kebutuhan program, termasuk mendukung program nasional,” pungkasnya. (ADV/DPRDSamarinda/Huda)