DPMD Kukar Tekankan Infografis Sebagai Standar Keterbukaan Desa
Foto : Kepala Desa Loa Janan Ulu, Supariyo saat menunjukan spanduk informasi capaian APBDes Desa Loa Janan Ulu.KUKAR – Transparansi pengelolaan keuangan desa dan RT di Kutai Kartanegara (Kukar) kini makin mendapat perhatian serius. Salah satu indikator utama yang dijadikan tolok ukur keterbukaan adalah penyajian infografis anggaran yang mudah diakses masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mendorong setiap desa untuk menyampaikan informasi penggunaan dana secara visual dan terbuka.
Infografis dianggap sebagai pelengkap dan jadi bukti nyata bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. “Transparansi bukan sekadar imbauan, tapi sudah menjadi keharusan dalam regulasi. Kalau tidak dilaksanakan, bisa memengaruhi proses pencairan dana desa,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, Selasa (24/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh desa wajib menyusun laporan keuangan dalam bentuk infografis dan memasangnya di titik-titik publik yang mudah dilihat warga. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bahwa setiap rupiah anggaran telah digunakan sesuai rencana.
Langkah ini dinilai penting, apalagi seluruh pelaporan dana desa saat ini juga diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Tanpa dokumentasi yang terbuka dan mudah dipahami, program desa bisa terhambat dalam pelaksanaannya.
“Kalau belum menyusun infografis, kami minta desa segera membuat. Jangan sampai kegiatan terganggu hanya karena kurangnya transparansi,” tegasnya. Sementara untuk program Rp50 juta per RT, meski tidak diwajibkan dalam bentuk infografis, semangat keterbukaan tetap ditekankan. Musyawarah warga dan pelaporan rutin menjadi cara lain untuk menjaga akuntabilitas.
Namun, menurut Arianto, jika ada RT yang berinisiatif menyusun infografis anggaran secara mandiri, itu mencerminkan kualitas pengelolaan yang baik. DPMD pun memberi apresiasi pada langkah seperti ini. “Kalau ada RT yang membuat infografis dana Rp20 juta atau Rp50 juta, itu sangat kami dukung. Artinya mereka peduli dan punya semangat transparansi,” ujarnya.
Dengan meningkatnya kesadaran soal pelaporan terbuka, Pemkab Kukar berharap sistem pengelolaan keuangan desa dan RT bisa semakin dipercaya warga. Sebab, pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal penting dalam keberhasilan program pembangunan di tingkat akar rumput. “Infografis bukan hanya syarat administrasi, tapi juga alat komunikasi yang efektif agar masyarakat tahu ke mana uang desa digunakan,” pungkas Arianto. (Adv)
Pos terkait
Terkini
