Atasi KDRT, Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Kebijakan Penguatan Keluarga di Era Digital
Sri Puji Astusi, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota SamarindaSamarinda – Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, memandang tren ini sebagai indikasi rapuhnya ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang semakin berat.
Menurut Puji, penanganan KDRT tidak bisa hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar masalahnya.
“Ini bukan semata perkara hukum, tapi lebih dalam lagi menyangkut lemahnya pembentukan nilai dan ketahanan emosional dalam keluarga,” ujarnya pada Jumat (1/8/2025).
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, DPRD sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat aspek moral, spiritual, dan ekonomi rumah tangga, sehingga mampu meminimalisir potensi kekerasan dan berbagai masalah sosial lainnya.
Puji menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi keluarga di era digital semakin kompleks. Arus informasi yang begitu bebas dan cepat, menurutnya, menuntut kesiapan mental dan nilai-nilai yang kokoh dari setiap anggota keluarga.
“Keluarga harus siap dengan gempuran informasi yang bebas dan tak terbendung. Kalau tidak dibekali nilai dan pemahaman yang kuat, keluarga bisa kehilangan kendali,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa penguatan keluarga tidak bisa hanya mengandalkan payung hukum. Dukungan anggaran dan peran aktif dari lembaga teknis seperti DP2PA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan DP2KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) juga sangat dibutuhkan.
“Sosialisasi dan edukasi butuh pendanaan yang cukup. Kalau hanya mengandalkan inisiatif program tanpa dukungan fiskal, hasilnya tidak akan optimal,” ucapnya.
Puji juga mengkritik orientasi pembangunan daerah yang dianggapnya masih terlalu fokus pada sektor formal seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal, banyak persoalan sosial justru bermula dari lemahnya fungsi keluarga, mulai dari kekerasan, perilaku menyimpang, hingga krisis identitas di kalangan generasi muda.
“Yang kita perlukan bukan cuma pendekatan reaktif. Tapi kebijakan yang menanamkan kembali nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan penguatan karakter keluarga,” tutupnya. (ADV/DPRDSmd/anh)
Pos terkait
Terkini
