SAMARINDA – Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir.
Salah satu DOB tersebut, Kutai Utara sebagai wilayah yang dinilai paling siap untuk pemekaran di Kaltim. Meski demikian, proses ini masih terkendala oleh ketidakjelasan status moratorium pemekaran daerah dan keterbatasan anggaran Negara.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa pembentukan DOB di Kaltim telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun masih terkendala anggaran.
“Kemendagri sudah menyetujui pembentukan DOB tersebut, akan tetapi kendalanya di anggaran. Seperti kita ketahui, kondisi keuangan negara saat ini sedang kritis,” jelasnya, (01/02/2025).
Menurutnya, pembentukan DOB Kutai Utara dinilai paling siap dan telah mendapat persetujuan dari Bupati setempat.
Sementera terkait moratorium DOB yang sempat menjadi polemik, dirinya menjelaskan bahwa adanya ketidakjelasan status hukum.
“UU 23 tahun 2014 sudah mengatur persyaratan DOB, termasuk uji coba 3 tahun, jumlah penduduk, luas wilayah, dan persetujuan kepala daerah. Namun tiba-tiba ada moratorium yang tidak jelas dasar hukumnya,” lanjutnya.
Senator asal Kaltim ini menambahkan bahwa, seandainya ada aturan Presiden mengenai moratorium, pihaknya akan membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
βIni sekarang hanya sebatas pernyataan moratorium tanpa kejelasan. Oleh karena itu, kita berharap pembahasan mengenai DOB bisa terus dilakukan agar ada kejelasan mengenai pembukaan DOB baru ke depannya,β pungkasnya.
Penulis Huda! Editor: Boni De Rosari
Tidak ada komentar