Masyarakat Minta Pengelolaan Wilayah Kelautan Kembali Kepada Pemerintah Daerah, Sofyan Hasdam: Mengurangi Angka Pengangguran
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam Gelar Reses di Kota Bontang, Kaltim.Harianrepublik.com- Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam kembali menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, kali ini berlangsung di Warung Bontang Nusantara, Jl. Catelya, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, dan dihadiri oleh sedikitnya 95 warga Komplek Karyawan PT. Pupuk Kaltim.
Dalam suasana santai namun sarat makna, warga menyampaikan berbagai masukan penting yang berkaitan dengan kebijakan nasional, terutama menyangkut kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan mekanisme demokrasi di tingkat daerah.
Isu pertama yang mencuat adalah keinginan masyarakat agar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 direvisi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kelautan. Warga mengusulkan agar pengelolaan wilayah laut hingga 4 mil dari pantai dapat dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota seperti sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut.
“Dengan dikembalikannya kewenangan laut ke kabupaten/kota, potensi kelautan bisa dikelola langsung oleh pemerintah setempat, dan hasilnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” ujar salah satu tokoh nelayan yang hadir.
Aspirasi berikutnya terkait pengelolaan tambang, yang menurut warga seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Mereka menilai bahwa provinsi memiliki kapasitas dan pemahaman lebih mendalam terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi daerahnya masing-masing.
“Kalau tambang dikelola langsung oleh pusat, terlalu jauh. Provinsi lebih tahu kebutuhan dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di daerah,” ungkap seorang peserta reses.
Di sisi lain, dalam konteks demokrasi, warga menyatakan harapan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan bukan dikembalikan ke sistem pemilihan oleh DPRD. Meski demikian, mereka sepakat bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang (money politic) harus diperketat agar kualitas demokrasi tetap terjaga.
“Kami ingin tetap memilih langsung, tapi pengawasan harus lebih ketat. Jangan sampai demokrasi cuma jadi ajang jual-beli suara,” ujar salah satu perwakilan pemuda.
Dalam sektor ketenagakerjaan, aspirasi warga juga cukup tegas, mereka meminta agar rekrutmen karyawan di perusahaan besar, terutama PT. Pupuk Kaltim, lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya anak-anak muda asli Bontang yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.
“Banyak anak muda Bontang yang sudah sekolah tinggi, tapi susah masuk ke perusahaan di kampungnya sendiri. Kami harap ada afirmasi khusus,” ucap salah seorang orang tua.
Menanggapi aspirasi warga, Senator Andi Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa semua usulan akan dicatat dan diperjuangkan di tingkat nasional, terutama dalam forum-forum strategis bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Kita akan bawa ini ke pusat. Terkait UU 23/2014 dan isu kelautan, tambang, hingga pilkada langsung, semuanya adalah bagian dari perjuangan kita agar daerah lebih diberi peran dan kewenangan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal dalam setiap proses rekrutmen di perusahaan BUMN maupun swasta, guna menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran di daerah.(adv)
Pos terkait
Terkini
