Komisi III DPRD Samarinda: Pemangkasan TKD Berisiko Ciptakan Ketimpangan Pelayanan Publik dan Perlambat Pembangunan
Deni Hakim Anwar,Ketua Komisi III DPRD Kota SamarindaSAMARINDA – Rencana Pemerintah Pusat untuk memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menimbulkan kekhawatiran serius di Samarinda. Kebijakan fiskal ini diperkirakan akan memperlambat laju pembangunan secara drastis, mengingat ibu kota Kaltim ini masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa keputusan pemangkasan tersebut akan sangat merugikan Samarinda karena TKD merupakan penopang utama pembiayaan proyek pembangunan di daerah.
“Harapannya sih ini batal dilaksanakan pemangkasan, karena akan berdampak ke pembangunan daerah,” kata Deni, Selasa (23/9/2025).
Deni menjelaskan bahwa meskipun rencana ini masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan resmi, DPRD tetap mendesak agar Pemerintah Pusat melakukan tinjauan ulang sebelum kebijakan tersebut diketok. Ia mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri.
“Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang baik. Adapun beberapa daerah yang kuat itu karena ditopang PAD yang besar juga,” ujarnya.
Menurut Deni, Samarinda termasuk dalam kategori daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer. Oleh karena itu, pemotongan TKD berisiko besar menyebabkan banyak program pembangunan strategis tertunda, bahkan terhenti, yang pada akhirnya dapat memicu ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan antarwilayah.
“Kalau dana transfer dari pusat dipotong, maka banyak pembangunan di Samarinda yang bisa tersendat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya Pemerintah Pusat mempertimbangkan kondisi riil setiap daerah sebelum mengambil keputusan. DPRD Samarinda berharap kebijakan fiskal nasional ini tidak justru menciptakan kesenjangan pembangunan yang lebih besar.
“Samarinda masih sangat ketergantungan dengan dana transfer dari pusat. Agar tidak terjadi ketimpangan pada penyelenggaraan pembangunan di daerah, kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang,” pungkas Deni. (ADV/DPRDSMD/Hd)
Pos terkait
Terkini
