Lewat Program Etam Sejahtera, Pemkab Kukar Kucurkan Rp10 Miliar Lindungi 48 Ribu Pekerja Rentan
KUKAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah terus direalisasikan. Melalui salah satu dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yakni program Etam Sejahtera, Pemkab Kukar menjamin perlindungan ketenagakerjaan bagi puluhan ribu pekerja sektor informal dan berpenghasilan rendah.
Program yang diusung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin ini menjadi angin segar bagi para pekerja rentan. Kolaborasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar serta BPJS Ketenagakerjaan ini hadir untuk meminimalkan risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian pada pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa realisasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan telah disalurkan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah mematok target 48.000 pekerja rentan sebagai penerima manfaat jaminan sosial gratis ini.
Pada triwulan pertama, pembayaran iuran telah mencakup sekitar 31.000 pekerja, diikuti dengan triwulan kedua yang menyasar sekitar 21.000 pekerja berdasarkan hasil pemadanan data penerima.
“Salah satu Program Dedikasi Etam Sejahtera adalah jaminan sosial bagi tenaga kerja rentan. Program ini sudah berjalan dan pembayaran untuk enam bulan juga sudah dilakukan. Dengan target 48.000 pekerja, pada triwulan pertama sudah dibayarkan sekitar 31.000, kemudian pada triwulan kedua sekitar 21.000,” ungkap Dendy Irwan Fahriza, Minggu (1/11/2026).
Dendy menekankan bahwa penetapan calon penerima bantuan iuran dilakukan secara ketat agar tepat sasaran. Kriteria penerima difokuskan pada masyarakat pekerja informal yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) serta bukan pekerja tetap.
Dalam proses verifikasi, Distransnaker memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 yang telah dipadankan bersama Dinas Sosial Kukar.
“Anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp10 miliar pada tahun ini. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi target 48.000 pekerja rentan dan realisasinya berdasarkan hasil pemadanan DTSEN desil 1 sampai dengan 4,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dendy menginformasikan adanya penyesuaian regulasi penganggaran sesuai Permendagri 90 untuk tahun mendatang. Mulai 2027, pengelolaan anggaran jaminan sosial sebesar Rp10 miliar tersebut secara resmi dialihkan dari Distransnaker ke Dinas Sosial Kukar tanpa mengurangi keberlanjutan program.
“Rutin setiap tahun. Namun, tahun depan ada perubahan nomenklatur penganggaran menyesuaikan regulasi… sehingga program ini bergeser ke Dinas Sosial. Jadi, tahun ini menjadi tahun terakhir Distransnaker melaksanakan jaminan bagi tenaga kerja rentan,” pungkas Dendy.
Dukungan serupa ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. Ia menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja rentan ketika musibah kerja terjadi.
Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan kuota penerima manfaat di tahun-tahun mendatang agar manfaat program Etam Sejahtera dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pekerja informal di Bumi Etam.
“Setiap tahun kita upayakan penambahan kuota agar semakin banyak pekerja rentan yang tertangani. Mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan jaminan karena rawan menghadapi risiko kerja, sementara kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar iuran secara mandiri,” tutup Sunggono.
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar