Bukan Sekadar Menggusur, Bupati Aulia Pastikan Relokasi Bantaran Sungai Diikuti Aksi Normalisasi dan Pengerukan
KUKAR – Kejelasan arah kebijakan penataan wilayah ditekankan secara tegas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Setiap pemindahan permukiman warga harus diiringi dengan aksi nyata pembenahan lingkungan yang berkelanjutan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengingatkan bahwa pemerintah sangat memahami kekhawatiran warga yang kerap menganggap relokasi sekadar bentuk penggusuran tanpa tindak lanjut. Oleh karena itu, pemindahan warga dari bantaran sungai wajib langsung disusul dengan program pengerukan dan normalisasi aliran sungai secara masif.
Jika setelah warga dipindahkan tidak ada tindakan lanjutan pada kawasan tersebut, dikhawatirkan masyarakat merasa dikorbankan tanpa alasan yang jelas. Pemkab Kukar berkomitmen memastikan bahwa setiap jengkal lahan yang ditata benar-benar mendatangkan manfaat ekologis bagi kota.
“Kami memahami bahwa ketika warga masyarakat di bantaran sungai direlokasi, tetapi setelah itu tidak dilakukan tindakan apa-apa terhadap bantaran sungai, otomatis warga akan menganggap bahwa alasan mereka dipindahkan hanya untuk memindahkan mereka, bukan untuk menata kawasan,” tegas Bupati Aulia.
Oleh karena itu, pemerintah menjamin bahwa penataan kawasan sungai ini bermuara pada kepentingan publik yang lebih besar, yakni penanggulangan bencana banjir secara terukur dan menyeluruh.
“Masyarakat akan mendapatkan manfaat karena dengan relokasi bantaran Sungai Tenggarong, kita bisa mengeruk Sungai Tenggarong dan banjir di Tenggarong bisa kita kendalikan,” pungkas Bupati Aulia memaparkan tujuan utama normalisasi.
Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang terukur, Pemkab Kukar memastikan bahwa relokasi warga bertujuan mulia untuk mengembalikan fungsi ekologis sungai sekaligus mengendalikan potensi bencana banjir di Tenggarong.(adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar