Musdes Jadi Wadah Aspirasi Warga Loa Raya Menuju Pemerataan Pembangunan

Kukar – Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, tak sekadar menjadi agenda formal tahunan. Bagi warga, Musdes adalah ruang strategis untuk menyuarakan aspirasi dan merancang arah pembangunan yang merata dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Desa Loa Raya, Martin, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap Musdes. Menurutnya, antusiasme warga menjadi kunci agar kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka di lapangan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Disdikbud Kukar Larang Jual Buku dan Pungutan Sekolah, Sanksi Menanti Pelanggar

41 Harian Republik

“Alhamdulillah, setiap kali kami menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, masyarakat selalu antusias berpartisipasi. Mereka berharap agar program-program dari pemerintah desa maupun kabupaten dapat mendukung kegiatan mereka di lapangan,” ucapnya, Senin (5/5/25).

Menjelang penyusunan RKP Desa tahun anggaran 2026, Pemerintah Desa Loa Raya telah melakukan sejumlah langkah awal. Di antaranya, menginstruksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera menggelar musyawarah tingkat rukun tetangga (RT).

Namun, pelaksanaan Musdes RKP 2026 masih menunggu jadwal resmi dari pihak kecamatan. Martin menambahkan, keaktifan dalam Musdes berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, kelompok tani, lembaga desa, hingga pemuda desa.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Target Pasang 2.450 LPJU, Pemkab Kukar Klaim Capai 85 Persen

204 Harian Republik

Semua pihak berperan dalam menyampaikan aspirasi dan menyusun keputusan yang mencerminkan kebutuhan seluruh warga. “Dalam setiap Musdes, semua unsur hadir. Ini penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga,” tuturnya.

Berdasarkan hasil Musdes sebelumnya, usulan masyarakat lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

Warga berharap agar pembangunan jalan lingkungan serta perbaikan fasilitas umum dapat terus diperjuangkan. Selain itu, sejumlah warga juga mengajukan program pemberdayaan di bidang pertanian dan pelatihan ekonomi.

“Mayoritas usulan warga terkait infrastruktur dan pemberdayaan. Namun, kami juga menjelaskan bahwa Dana Desa tidak mencukupi untuk membiayai semua usulan tersebut. Oleh karena itu, beberapa program kami usulkan pula ke tingkat kabupaten,” tutupnya. (Adv)