Samarinda – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda menggelar demonstrasi beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, memberikan tanggapan terhadap tuntutan para demonstran dengan menyatakan perlunya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Aksi Massa membawa beberapa tuntutan, termasuk evaluasi kinerja beberapa dinas terkait masalah-masalah spesifik. Salah satunya adalah evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda terkait penanganan sampah.
Helmi menjelaskan bahwa DPRD tidak memiliki wewenang untuk memecat kepala dinas. Fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan, sementara keputusan pemecatan berada pada kewenangan pemerintah.
“DPRD akan menampung aspirasi mereka. Namun, untuk pemecatan, itu bukan kewenangan kami. Kami akan menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah,” ungkapnya.
DPRD meminta data konkret dari para demonstran sebagai dasar untuk melakukan pemanggilan kepada dinas terkait. Selain itu, klarifikasi kepada pihak terkait akan dilakukan untuk memastikan aspirasi yang disampaikan.
“Para demonstran sebaiknya membawa data konkret, namun jika tidak ada, kami akan menunggu datanya. Ini akan menjadi landasan bagi kami untuk memanggil kepala dinas terkait,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, membenarkan bahwa kinerja pemerintah kota belum optimal, terutama dalam penanganan masalah sampah.
“Kami mendukung usulan penggantian kepala dinas lingkungan hidup. Meskipun ini hanya rekomendasi dari kami,” jelasnya.
Anhar menekankan bahwa semua kepala dinas atau OPD harus memiliki gagasan dan konsep yang jelas terkait penataan lingkungan hidup. Menurutnya, kepala dinas DLH saat ini harus segera diganti.
“Saya menegaskan perlunya pergantian, karena menurut saya kepala dinas yang ada sudah tidak lagi efektif,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
Tidak ada komentar