Iswandi : Bahas Strategi Pengembangan dan Dukungan Pembentukan Badan Hukum Bagi UMKM di Samarinda

Samarinda – Dalam rapat hearing yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Ketua Komisi II DPRD, Iswandi, mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kota Samarinda. Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung perkembangan UMKM di kota ini.

Iswandi menjelaskan bahwa salah satu isu utama yang perlu segera ditangani adalah ketiadaan rumah kemasan di Samarinda. Hal tersebut diungkapkan saat wawancara pada hari Selasa(1 juli 2025).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Optimalkan Retribusi Parkir, Tantangan dan Potensi Pendapatan Kota Samarinda

251 Harian Republik

“Samarinda ini belum punya rumah kemasan, bahkan kemarin saya cek. Padahal menurut saya investasinya tidak terlalu besar dan ini justru seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya rumah kemasan untuk meningkatkan nilai produk UMKM, terutama dari sisi kemasan atau packaging.
Selain itu, Iswandi juga menyoroti perlunya galeri terpadu untuk produk UMKM khas Samarinda.

“Ketika ada tamu dari luar daerah, kita harus keliling ke berbagai tempat. Tidak ada satu lokasi khusus yang menjadi one stop center untuk produk UMKM khas Samarinda,” jelasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Deni Hakim Anwar Soroti Beban Mental dan Ekonomi Perempuan sebagai Pemicu Utama Kekerasan Terhadap Anak

230 Harian Republik

Ia menambahkan bahwa keberadaan creative hub juga sangat dibutuhkan agar perkembangan UMKM dapat lebih cepat dan mengikuti tren zaman. Dalam hal dukungan dari dinas, Iswandi mengungkapkan keprihatinannya.

“Dinas saat ini hanya bisa membantu atau mengawasi UMKM yang berbadan hukum. Sementara, UMKM di Samarinda jumlahnya ribuan, dan lebih dari 50% tidak berbadan hukum,” katanya.

Hal ini mengakibatkan banyak UMKM yang tidak mendapatkan bantuan pembinaan, pelatihan, maupun bantuan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Iswandi menyatakan bahwa DPRD akan mengambil langkah untuk mendorong UMKM agar bisa berbadan hukum.

“Kita perlu membuat suatu program yang tujuannya mendorong UMKM agar bisa berbadan hukum. DPRD, khususnya Komisi II, akan mendukung dalam hal regulasi dan penganggaran,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan dinas untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik. Iswandi optimis bahwa dengan adanya kolaborasi yang baik, dukungan kebijakan dari DPRD, dan proaktifnya dinas, perkembangan UMKM di Samarinda dapat ditingkatkan secara signifikan.

(ADV/DPRDSmd/Huda)