Percepat Penetapan Status Hukum Anak Terlantar, Pemkab Kukar Sinergikan Basis Data Dinsos dengan Kejari dan Pengadilan Agama

waktu baca 2 menit
Selasa, 17 Nov 2026 20:24 0 1 Harian Republik

KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan proses percepatan pendataan dan penetapan status hukum bagi anak terlantar berjalan sistematis melalui kolaborasi lintas institusi. Dukungan basis data kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pendampingan hukum menjadi kunci utama agar setiap anak rentan segera memperoleh kepastian identitas diri.

Upaya akselerasi administrasi perlindungan anak tersebut ditegaskan oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai menghadiri agenda penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah se-Kalimantan Timur dengan institusi kejaksaan di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah memiliki fondasi pendataan yang kuat melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk memetakan anak-anak yang membutuhkan perwalian. Dalam menindaklanjuti data lapangan menuju penetapan hukum yang sah, pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar serta Pengadilan Agama agar seluruh tahapan berjalan sesuai koridor regulasi.

“Kita punya database. Pendataan kita alhamdulillah cukup kuat melalui Dinas Sosial dan langkah-langkah kita sudah kita tetapkan bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri. Kita didampingi oleh Kejaksaan Negeri bersama-sama dengan teman-teman di Pengadilan Agama, bahwa proses perwalian ini bisa terselenggara dengan baik,” ujar Bupati Aulia Rahman Basri.

Menurut Bupati, kelancaran proses administrasi hukum perwalian merupakan pintu masuk yang sangat krusial bagi masa depan anak. Tanpa kejelasan wali maupun dokumen legalitas yang sah, anak-anak terlantar kerap menemui hambatan dalam mengakses berbagai layanan dasar negara.

Oleh karena itu, penyelesaian legalitas kependudukan menjadi sasaran utama yang dikejar pemerintah daerah agar hak-hak sipil anak dapat segera terpenuhi secara utuh dan berkelanjutan.

“Jadi memang harapan kita, ya sekali lagi proses administrasi ini berjalan dengan baik, sehingga secara prinsip nantinya anak-anak ini bisa mendapatkan hak-hak mereka kependudukan. Dengan mendapatkan hak-hak kependudukan, maka hak-hak lainnya secara otomatis akan terikuti; pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Melalui sinergi erat antara Dinsos, Kejari, dan Pengadilan Agama tersebut, Pemkab Kukar optimis perlindungan hukum terhadap anak terlantar dapat berjalan lebih cepat, tertib administrasi, dan memberikan jaminan akses layanan publik yang setara bagi seluruh generasi muda di Kutai Kartanegara.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

    LAINNYA