Jamin Masa Depan Anak Terlantar, Bupati Aulia Teken Kerja Sama Perwalian Anak Bersama Kejari Kukar

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 20:24 0 1 Harian Republik

KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat komitmen perlindungan serta pemenuhan hak dasar bagi kelompok anak rentan melalui sinergi lintas lembaga. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam agenda penyampaian isu strategis daerah sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta 10 pemerintah kabupaten/kota dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Timur terkait pemenuhan hak anak terlantar, di Gedung Odah Etam, Komples Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Dalam rangkaian kegiatan strategis tingkat provinsi tersebut, Pemkab Kukar secara khusus menjalin kesepakatan teknis dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengenai penetapan perwalian anak. Langkah hukum ini ditempuh guna memberikan kepastian status dan perlindungan legal bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang layak dan aman.

Bupati Aulia, Rahman Basri menegaskan bahwa program perwalian anak telah masuk ke dalam jajaran prioritas pembangunan sumber daya manusia di daerahnya. Melalui payung hukum yang jelas, pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada satu pun generasi muda Kukar yang terabaikan hak-hak sipil maupun kesejahteraannya.

“Ini proses penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara di bidang perwalian anak, di mana perwalian anak ini merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kutai Kartanegara itu memiliki orang tua asuh, memiliki keluarga yang bisa mengayomi mereka untuk mereka mendapatkan hak-hak mereka selaku warga negara, selaku anak, sehingga memastikan masa depan setiap anak-anak ini bisa terjamin di kemudian hari,” ujar Bupati Aulia usai prosesi penandatanganan.

Sebagai wujud konkret dari implementasi kerja sama tersebut, pada tahap awal program telah dilakukan penyerahan hak perwalian bagi lima orang anak. Pemerintah daerah pun telah memetakan proses pendampingan lanjutan untuk belasan anak lainnya yang saat ini tengah dipersiapkan administrasinya.

“Nah, tahun ini di program kita yang kita tanda tangani hari ini, yang kita serahkan tadi itu ada 5 anak. Nanti akan menyusul lagi 15 anak. Dan tentunya kita berharap setiap anak-anak di Kutai Kartanegara yang berada dalam kondisi kurang beruntung, itu bisa mendapatkan hak perwalian,” tambahnya.

Selain mengandalkan intervensi regulasi dan pendampingan hukum bersama korps Adhyaksa, Pemkab Kukar juga mengetuk kepedulian sosial masyarakat luas untuk turut ambil bagian dalam gerakan pengasuhan anak terlantar. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta kepedulian warga dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai kerentanan sosial anak di daerah.

“Dan kami juga mengimbau kepada seluruh warga Kutai Kartanegara yang memiliki kemampuan untuk bisa membuka diri menjadi wali yang bisa menampung anak-anak ini untuk mendapatkan hak-hak mereka dan masa depan mereka,” pungkas Bupati Aulia.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

    LAINNYA