DPRD Samarinda Usulkan Perda Baru: Atasi Minimnya Fasilitas dan Diskriminasi Pasien TBC-HIV/AIDS

Samarinda – DPRD Kota Samarinda sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS. Inisiatif ini digagas oleh Komisi IV sebagai respons atas lonjakan kasus, khususnya di wilayah utara dan perbatasan kota.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, Perda HIV/AIDS yang ada saat ini, yang berlaku sejak 2009, dianggap tidak lagi relevan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Laila Fatihah: Dukungan Berkelanjutan dan Penguatan UMKM Kunci Sukses Wirausaha di Samarinda

188 Harian Republik

“Raperda ini merupakan inisiasi Komisi IV karena regulasi yang ada belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Sri Puji menjelaskan, implementasi aturan nasional di tingkat daerah masih terkendala, terutama akibat minimnya dukungan anggaran dari pemerintah kota.

“Banyak organisasi masyarakat sudah bekerja keras mengedukasi dan melakukan pencegahan, tapi terhambat dana. Pemerintah belum maksimal dalam mendukung,” tuturnya.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Tata Kelola dan Transparansi Kunci Kesuksesan Ormas

164 Redaksi Kutim

Selain itu, ia juga menyoroti fasilitas kesehatan di Samarinda yang dinilai belum memadai. Sebagai contoh, ruang isolasi di RSUD hanya memiliki lima tempat tidur, padahal jumlah kasus terus meningkat.

“Terutama di wilayah utara dan perbatasan. Banyak warga dari daerah endemis seperti Sulawesi, Madura, dan Banjarmasin masuk ke Samarinda tanpa melalui proses skrining,” jelasnya.

Masalah lain yang disoroti adalah ketersediaan obat. Sri Puji menyebut bahwa distribusi obat sering tidak mencukupi untuk menangani kasus TB resisten, TB laten, dan TB pada anak, meskipun angka kasusnya tergolong tinggi.

Ia juga menyoroti pergeseran pola penyebaran HIV/AIDS setelah penutupan lokalisasi.

“Pasca lokalisasi ditutup, penyebarannya justru makin sulit dikontrol. Ini harus jadi perhatian dalam kebijakan ke depan,” katanya.

Raperda ini tidak hanya fokus pada pencegahan dan pengobatan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak pasien. Sri Puji mengungkapkan bahwa masih ada perusahaan yang menolak mempekerjakan individu dengan riwayat penyakit ini.

“Masih ada perusahaan yang menolak pekerja dengan riwayat penyakit ini. Lewat Raperda ini, kami ingin pastikan tidak ada diskriminasi dan semua warga mendapat perlakuan yang adil,” pungkasnya. (ADV/DPRDSmd/anh)