Tutup Celah Defisit APBD, Pemkab Kukar Hadirkan Musrenbang TJSL dan Dashboard Kemitraan Swasta
KUKAR — Terobosan baru dalam skema pembiayaan pembangunan daerah resmi digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyadari keterbatasan APBD dalam mengakomodir seluruh kebutuhan publik, Pemkab Kukar mengoptimalkan potensi kemitraan bersama sektor swasta melalui program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Musrenbang TJSL).
Inisiatif ini dirancang untuk menyelaraskan program kerja prioritas pemerintah daerah dengan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan skala besar yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara.
Melalui Musrenbang TJSL, pembiayaan program publik yang tidak tertampung secara penuh oleh anggaran pemerintah daerah ditawarkan kepada pihak swasta untuk dibiayai secara gotong royong melalui program kemasyarakatan mereka.
Guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian penyaluran dana CSR tersebut, Pemkab Kukar juga meluncurkan dashboard sistem informasi digital pendukung. Fasilitas ini memudahkan perusahaan untuk memilih program prioritas daerah mana yang ingin disokong.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kukar, Muhammad Iriyanto, memaparkan contoh konkret penerapan Musrenbang TJSL pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyaluran beasiswa pendidikan.
Ketika alokasi kuota beasiswa dari Pemkab Kukar memiliki keterbatasan anggaran, selisih jumlah kuota yang belum terakomodir akan dialihkan pembayarannya melalui konsorsium program CSR perusahaan.
“Dan kita juga sudah menggandeng pihak perusahaan dengan menerapkan Musrenbang TJSL, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Nah ini sudah kita mulai kemarin, bahkan kita siapkan dashboard pendukungnya supaya para perusahaan itu bisa lebih yakin berpartisipasi,” kata Muhammad Iriyanto.
Ia menambahkan bahwa skema ini terbukti efektif menjadi jembatan solusi untuk menuntaskan berbagai program strategis daerah di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan prasarana desa.
“Contoh misalnya beasiswa. Kalau beasiswa misalnya Pemda cuma bisa mengakomodir 15.000 anak sementara yang dibutuhkan itu 25.000, berarti kan ada selisih 10.000. Nah 10.000 ini mungkin yang bisa di-handle oleh perusahaan melalui program CSR mereka. Itu salah satu solusi kita menyiasati bagaimana terjadi penurunan anggaran tapi tetap bisa melakukan pembangunan-pembangunan,” jelas Iriyanto.
Inovasi Musrenbang TJSL berbasis sistem dashboard ini diharapkan menjadi model kemitraan strategis yang berkelanjutan antara Pemkab Kukar dan pelaku industri demi kesejahteraan warga Kukar.(adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar