Warga Bontang Harapkan Kepada Pemerintah Lebih Tingkatkan Lagi Dukungan Terhadap Pelaku UMKM
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam Gelar Reses di Kota Bontang, Kaltim.Harianrepublik.com– Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, melakukan reses di Hotel Grand Raodah, Kelurahan Api-Api, Kota Bontang.
Dalam pertemuan ini, berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi berbagai masalah di wilayah Bontang.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah peningkatan dukungan terhadap sektor UMKM. Masyarakat mengusulkan adanya dana bergulir untuk UMKM guna mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.
Menurut warga mengungkapkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah, dan dengan bantuan dana bergulir, mereka berharap bisa menciptakan peluang usaha yang lebih banyak serta mempercepat pemulihan ekonomi lokal.
“UMKM sangat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di masa sulit ini. Kami berharap adanya dana bergulir yang dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya,” ungkap salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Masalah banjir yang sering melanda wilayah Bontang juga menjadi sorotan penting dalam reses ini. Masyarakat meminta agar penanggulangan banjir dilakukan secara serius, dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi antar lembaga. Mereka berharap agar pemerintah segera mencari solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang selama ini merugikan banyak pihak.
“Banjir sudah menjadi masalah tahunan yang kami hadapi. Diperlukan penanganan yang lebih terencana dan menyeluruh untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” kata salah satu peserta reses.
Selain itu, insentif untuk Ketua RT juga menjadi perhatian. Masyarakat mengusulkan agar insentif yang diterima oleh Ketua RT bisa ditingkatkan, mengingat peran vital mereka dalam menjalankan berbagai program pemerintah di tingkat kelurahan dan membantu warga dalam penyelesaian masalah sehari-hari.
“Ketua RT adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Peran mereka sangat besar, sehingga sudah seharusnya insentif yang diterima dapat disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban,” ujar salah seorang peserta reses.
Salah satu isu besar yang juga disoroti adalah kewenangan kelautan. Mengingat sebagian besar wilayah Bontang merupakan pesisir, masyarakat mengusulkan agar kewenangan kelautan yang saat ini dipegang oleh pemerintah pusat bisa dikembalikan ke daerah (0-4 mil). Mereka berpendapat bahwa daerah lebih memahami potensi dan tantangan yang ada di sektor kelautan, serta lebih mampu mengelola sumber daya alam yang ada di pesisir dengan baik.
“Kewenangan kelautan adalah hal yang sangat penting, terutama untuk Bontang yang memiliki pesisir panjang. Kami berharap pemerintah daerah bisa diberi lebih banyak kewenangan untuk mengelola wilayah kelautan kami,” kata salah satu warga yang berbicara mewakili kepentingan nelayan dan sektor kelautan di Bontang.
Merespon hal tersebut, Andi Sofyan Hasdam berjanji akan memperjuangkan isu-isu tersebut di tingkat pusat, khususnya terkait dengan pemberdayaan UMKM, penanggulangan banjir, insentif Ketua RT, dan pengelolaan kelautan yang lebih desentralisasi.
“Semua aspirasi ini sangat penting dan akan saya bawa ke meja perundingan di pusat. Terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan potensi daerah, saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan ini,” pungkasnya.(Adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar