Proyek DAS Ampal Tidak Berwawasan Lingkungan, GMNI Balikpapan Mengecam Pembangunan Yang Sembrono

Balikpapan – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan mengecam proyek pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ampal, Balikpapan.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Jaringan,(POLJAR) GMNI Cabang Balikpapan Mohammad Taufik mengatakan, kondisi pembangunan DAS ampal tidak berwawasan lingkungan, efektif, efisien dan terukur menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kematian Bayi Nadifah Diduga Kelalaian Pelayanan, Raja Ivan Desak PJ Gubernur Segera Ganti Direktur RUSD AWS

50 Harian Republik

“Dalam pengerjaan pembangunan dalam beberapa bulan terakhir, kita dapat memperhatikan bahwa ini tidak dikerjakan secara efektif dan efisien,” ucap Taufik sapaan akrabnya, Kamis (28/9/23).

Diketahui, GMNI Balikpapan mendapati banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pembangunan yang telah merugikan masyarakat, terkhususnya dalam beberapa waktu terakhir pembangunan telah menghasilkan permasalahan lingkungan dan merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dalam proses pembangunan perlu memperhatikan beberapa prinsip antara lain responsif, efektif, efisien, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Jelang Akhir Tahun, GMNI Dan LMND Samarinda Gelar Diskusi Publik

234 Harian Republik

“Kita bisa melihat, bahwa pada wilayah Mt Haryono sekarang telah dipenuhi dengan debu-debu yang mengganggu aktivitas masyarakat dan material konstruksi yang tidak diikuti standar keamanan” pungkasnya.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi maka dalam pengerjaan pembangunan Das Ampal perlu memperhatikan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan.

Taufik menyampaikan, dalam pelaksanaannya selama pengerjaan proyek pembangunan DAS Ampal tidak memperhatikan standar keamanan yang tepat, hal ini didapati dengan masih adanya kendaraan konstruksi dan wilayah-wilayah yang tidak memenuhi standar keamanan yang tepat sehingga mengganggu rasa aman masyarakat dalam berkendara.

Sehingga dengan kondisi ini pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam upaya monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bentuk penangan atas kerugian yang dialami oleh masyarakat.

“Pemerintah selaku penyelenggara pembangunan perlu memperhatikan setiap pembangunan yang ada di kota Balikpapan dan ikut andil dalam penanganannya,” tegasnya.

Menurutnya hal ini menjadi perhatian masyarakat Kota Balikpapan yang berharap dengan adanya proyek pembangunan DAS Ampal di wilayah MT Haryono ini dapat memberikan manfaat baik dari pra maupun pasca pembangunan.

“Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, maka pemerintah dapat sesegera mungkin membentuk tim khusus,”tegasnya.

Berdasarkan kondisi ini, GMNI Balikpapan mendesak pemerintah untuk segera menangani permasalah yang timbul akibat dari dampak proyek pembangunan DAS Ampal,sebab pembangunan telah dijalankan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsipnya. (*)