Nelayan Muara Badak Ancam Blokir Operasi Pertamina Akibat Kerugian Rp 70 Miliar

Samarinda- Ratusan nelayan Budidaya Kerang Dara di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), pada Selasa, 4 Februari 2025.

Para nelayan menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dugaan pencemaran limbah yang mengakibatkan kematian massal kerang dara dan kerugian material yang signifikan.Humas Aksi, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh, termasuk mediasi yang difasilitasi pihak Kecamatan Muara Badak hingga tingkat Kabupaten.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Jalan Sehat Bareng Warga, Pjs Bupati Kutai Timur: Ini Bukan Hanya Sekadar Kegiatan Olahraga

47 Redaksi Kutim

“Mediasi dan kesepakatan yang ditemukan adalah harus ada tanggung jawab sosial atas hilangnya mata pencaharian dari nelayan ini. Baik dari Pertamina serta Dinas Lingkungan Hidup, semua sepakat bahwa harus ada tanggung jawab sosial untuk masyarakat tanpa ada peraturan embel-embel yang seakan-akan ini jalan buntu dan susah untuk ditempuh oleh masyarakat,” ujar Yusuf.

Berdasarkan perhitungan kelompok budidaya, kerugian yang dialami mencapai Rp 70 miliar. Estimasi ini dihitung dari 774 ton bibit kerang yang ditebar, yang seharusnya berkembang menjadi 3.600 ton dalam rentang waktu 1-1,5 tahun. Dengan harga pasar Rp 18.000 per kilogram, total kerugian mencapai angka tersebut.

“Kami meminta ganti rugi Rp 10 juta per kepala keluarga untuk 299 nelayan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan,” kata Yusuf.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Jalan Sehat Sebagai Ajang Silaturahmi Penyelenggara Pemilukada Kuim

53 Redaksi Kutim

Sementara itu, Camat Muara Badak, Arfan menambahkan bahwa pertemuan lanjutan telah dijadwalkan pada 12 Februari 2025, yang akan melibatkan DPRD Kukar, SKK Migas, dan perwakilan masyarakat.

“Kami berharap nelayan bisa bersabar hingga hasil investigasi keluar,” ujar Arfan.

Menurutnya, aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk ketidaksabaran nelayan dalam menunggu hasil investigasi.

“Sampel sudah diambil beberapa minggu lalu, tapi masyarakat merasa sebulan terlalu lama menunggu karena mereka yang terdampak langsung,” jelasnya.

Dari pihak PT PHSS, Dony Indrawan selaku Manager Comrel & CID PT Pertamina Hulu Indonesia menyampaikan keprihatinan perusahaan atas gagal panen yang dialami para nelayan.

“Perusahaan memahami kesulitan yang ditimbulkan oleh kejadian ini terhadap masyarakat yang terdampak,” katanya melalui siaran pers tertulis.

PHSS juga menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menghormati langkah-langkah investigasi yang sedang dilakukan.

“Perusahaan berharap kerjasama dan kolaborasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung langkah yang sedang diambil dan keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah,” ujar Dony.