Lima Tahun Berjalan Layanan Online Dukcapil Kukar Masih Terkendala Akses Internet

Kukar – Layanan administrasi kependudukan berbasis online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) telah beroperasi sejak 5 April 2020.

Namun, meski sudah berjalan lebih dari lima tahun, belum semua warga bisa mengaksesnya dengan mudah. Kendala utama masih berkutat pada infrastruktur jaringan internet serta keterbatasan perangkat di sejumlah wilayah.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Rendi Solihin Harap Musprov SMSI Kaltim Hasilkan Pemimpin Berkualitas

171 Harian Republik

Kepala Disdukcapil Kukar, M. Iryanto, menjelaskan bahwa meskipun jumlah pengguna layanan online terus meningkat setiap tahunnya, pihaknya tetap mempertahankan layanan offline sebagai alternatif.

“Kami tetap menerapkan kebijakan double track, baik layanan online maupun offline tetap tersedia, termasuk layanan jemput bola,” ujarnya, Kamis (27/03/2025).

Menurutnya, tantangan terbesar dalam penerapan layanan online di Kukar adalah keterbatasan akses internet.

Baca Juga

2 tahun  lalu

LPTQ Kukar Gelar Raker, Bahas Pembinaan Kafilah

313 Harian Republik

“Layanan online bergantung pada internet, sedangkan banyak warga mengalami hambatan seperti kurangnya pemahaman teknologi, tidak memiliki perangkat yang mendukung, atau berada di wilayah blank spot tanpa jaringan,” jelasnya.

Sebagai solusi, Disdukcapil Kukar menyediakan berbagai jalur pelayanan. Warga bisa mengurus dokumen di kantor kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP), dinas, desa, dan kelurahan.

“Jika ada warga yang tidak paham cara mengakses layanan online atau tidak memiliki perangkat, mereka bisa datang ke kantor desa. Di sana, ada petugas khusus yang ditugaskan oleh kepala desa untuk membantu proses pengajuan secara online,” kata Iryanto.

Warga hanya perlu membawa berkas yang diperlukan, dan petugas akan memasukkan data ke dalam sistem.

Untuk mempercepat proses, layanan di MPP juga telah ditingkatkan.

“Sejak tahun lalu, prosesnya sudah dipercepat menjadi maksimal dua jam. Jika melebihi batas waktu itu, warga berhak mengajukan komplain. Tapi biasanya layanan bisa selesai lebih cepat, asalkan jaringan internet lancar, sistem tidak mengalami gangguan, dan tidak ada kendala khusus.” pungkasnya. (Adv)