Siasati Penurunan Anggaran, Pemkab Kukar Skala-Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Vital
KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan penyesuaian strategi dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Mengantisipasi dinamika pengalokasian dan penurunan APBD, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga efektivitas pembangunan agar dampak kebermanfaatannya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi pilar utama Pemkab Kukar dalam menyusun daftar program pembangunan fisik maupun pelayanan publik. Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah terserap pada sektor-sektor mendesak yang menjadi kebutuhan dasar warga.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kukar, Muhammad Iriyanto, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk tetap merealisasikan program-program strategis.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Kukar secara ketat memilah usulan pengerjaan infrastruktur. Sektor-sektor yang menyangkut keselamatan jiwa dan konektivitas dasar masyarakat, seperti perbaikan fasilitas jembatan rusak, ditempatkan pada posisi teratas daftar belanja daerah.
Sebaliknya, pengerjaan proyek fisik berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi, seperti pembetonan jalan secara masif, dialihkan dengan sistem segmentasi berbasis tingkat urgensi kawasan.
“Kalau program kita kan memang memaksimalkan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, pelayanan publik dan sebagainya. Otomatis kalau berkaca dari tahun ke tahun kalau ada pengurangan, penurunan anggaran, itu sudah pasti kita lebih kepada yang sifatnya prioritas, yang lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat,” ujar Muhammad Iriyanto.
Iriyanto membeberkan perhitungan matematis di balik tingginya biaya pengerjaan fisik di lapangan. Sebagai gambaran, pembangunan jalan semen/beton berkualitas tinggi menelan anggaran hingga miliaran rupiah untuk setiap bentang panjangnya.
Biaya yang besar tersebut memicu pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menentukan titik lokasi pengerjaan agar pembiayaan APBD tidak terkuras hanya pada satu jenis proyek.
“Misalnya jalan beton, karena pembiayaannya besar. Jalan beton itu kan menurut Kadis PU pembiayaannya per 100 meter biayanya kurang lebih sekitar 1 miliar. Jadi kalau bisa satu kilo kan ada sepuluh segmen ya, 1.000 meter. 100 meternya satu miliar berarti 10 miliar kalau dapat satu kilometer. Nah makanya nanti dipilah-pilih mana yang paling prioritas itu yang dibiayai,” tegas Iriyanto merinci efisiensi biaya jalan.
Melalui penerapan skala “super prioritas” ini, Pemkab Kukar optimistis roda pelayanan publik dan pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah kabupaten tetap dapat berjalan lancar di tengah efisiensi anggaran.(adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar