Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra Soroti Penundaan Pelantikan P3K

Samarinda- Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan keprihatinannya terkait penundaan pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Kantor DPRD Samarinda pada Rabu (12/3/2025).

Samri mengungkapkan bahwa meskipun DPRD tidak setuju dengan keputusan tersebut, pemerintah pusat memiliki alasan prinsip yang mendasari penundaan, salah satunya terkait masalah anggaran.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Perumdam Tirta Kencana Diminta Meningkatkan Pelayanan Air Bersih di Samarinda

95 Harian Republik

“Jadi kita turut prihatin dengan diundurnya CPNS itu Sebenarnya kita tidak setuju, tapi ternyata di pemerintah pusat ada alasan prinsip sehingga ditunda Ini mungkin ada kaitannya dengan anggaran,” ujar Samri.

Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih matang dalam mengambil keputusan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, penundaan ini telah merugikan banyak pihak, terutama para calon P3K yang sudah meninggalkan pekerjaan lamanya dengan harapan segera mendapatkan kepastian.

“Mereka sudah buru-buru mengundurkan diri dari pekerjaan yang lama karena yang dihadapi sudah di depan mata. Tiba-tiba setelah itu menganggur selama beberapa bulan Sudah mau Lebaran, ada kebutuhan. Kita sangat menyayangkan itu,” tegasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Subandi Himbau Seluruh Lapisan Masyarakat Gunakan Hak Suaranya di 14 Februari Mendatang

155 Harian Republik

Ketika ditanya apakah penundaan ini akan berdampak pada penerimaan P3K tahun depan, Samri menjelaskan bahwa setiap tahun ada slot tertentu untuk penerimaan P3K dan CPNS. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan riil akan tenaga kerja di instansi pemerintah.

“Itu kan ada slotnya masing-masing, termasuk P3K dan penerimaan berikutnya. Itu pasti pemerintah melihat kebutuhan dari PNS itu sendiri. Tapi kalau kita di Samarinda, kemarin sudah kita sepakati untuk menyelesaikan dulu P3K paruh waktu ini untuk diangkat jadi P3K fulltime. Baru setelah itu ada penerimaan lagi,” jelasnya.

Samri juga menyoroti jumlah pensiunan pegawai negeri yang mencapai 200-500 orang per tahun. Menurutnya, hal ini menjadi alasan kuat untuk mengangkat P3K paruh waktu menjadi fulltime guna mengisi kekosongan yang ada.

“Makanya setiap tahun ada yang pensiun, 1 tahun itu ada 200-500 orang yang pensiun. Ini yang kita upayakan, yang P3K paruh waktu agar dapat diangkat untuk menjadi fulltime. Itu yang kita sepakati dengan BKDSDM,” pungkasnya. (ADV/DPRDSamarinda/Huda)