DPRD Kaltim Menerima Kunjungan Kerja Dari DPRD Kabupaten Kutim

Samarinda- DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Pengarusutamaan Gender (PGU) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bertempat di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3 Kantor DPRD Kaltim, Senin (13/11/2023)

Kunjungan kerja tersebut, diterima langsung oleh Rusman Ya’qub selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim beserta Tim Ahli Isal Wardhana, Analis Kebijakan Muda Azhari, dan Pranata l, serta Humas Ahli Muda Sekretariat DPRD Kaltim Vidi Gatot Setiadi.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Kontingen Kaltim Raih Juara Harapan Pada STQH XXVII Nasional, Puji Sebut Memantik Semangat Generasi Anak

67 Harian Republik

Kunjungan dilakukan DPRD Kutim tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari DPRD Kaltim dalam penyusunan Raperda yang dimaksud.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menyebut, sebetulnya pengarusutamaan gender ini banyak dinamika-dinamika yang berkembang di dalam proses kehidupan sosial kemasyarakatan.

“PUG ini menjadi bagian dari strategi perencanaan pembangunan nasional, daerah dan kabupaten/kota,” kata Rusman.

Baca Juga

10 bulan  lalu

DPRD Kaltim Menilai Pembangunan IKN Tidak Akan Terjadi Degradasi Hutan

70 Harian Republik

Kemudian, kata dia, Perda Pengarusutamaan Gender hakikatnya tidak bersifat hirarkikal, dikarenakan pengarusutamaan gender tidak hanya berlaku di tingkat nasional dan provinsi, namun seluruhnya.

“Kalau mau bicara dari sisi pembangunan daerah justru letak esensialnya itu ada di kabupaten/kota, karena yang memiliki rakyat yang mewilayahi itu ada di kabupaten/kota. Saya malah mau mendorong ke teman-teman kabupaten/kota untuk lebih rinci dan teknis. Meskipun nanti ada Peraturan Bupati untuk implementasi nya,” jelasnya.

Politisi PPP ini mengungkapkan bahwa, mengingat PUG itu tidak hanya mengakomodir urusan perempuan. Dirinya mengingatkan agar Perda PUG itu semua mencakup perencanaan pembangunan, masuk dalam kerangka kesetaraan gender tidak ada sekat-sekat seolah-olah perempuan terabaikan.

“Jadi setiap OPD dituntut dalam membuat program dan kegiatannya tidak ada lagi diskriminasi gender,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)