Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Ist) Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menanggapi isu Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun.
Menurutnya, kebijakan nasional tersebut yang berdampak pada hampir semua sektor, termasuk pembangunan infrastruktur. “Ya, ini kan kebijakan nasional, jadi kebijakan efisiensi akhirnya berdampak pada bukan cuman di infrastruktur, di PU, tapi hampir di semua sektor,” ujar Abdul Rohim, Kamis (06/02/2025).
Ia menekan bahwa, pemangkasan anggaran ini perlu dicermati, sebab akan berdampak pada pembangunan yang telah direncanakan.
“Saya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan komunikasi terkait sumber-sumber pembiayaan pembangunan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa, penting Pemkot Samarinda koordinasi sumber pembiayaan pembangunan, agar segera memutuskan yang mana pembangunan prioritas untuk dipenuhi dengan anggaran yang tersedia.
“Harus ada pembangunan prioritas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara mendasar, seperti infrastruktur yang berkaitan dengan banjir menjadi permasalahan di Samarinda,” ungkapnya.
Terkait potensi adanya program infrastruktur di Samarinda yang terancam mangkrak, Abdul Rohim mengaku belum menganalisa sampai ke sana. Namun, ia akan melihat lebih lanjut terkait proyek-proyek yang saat ini mengandalkan dana APBD, termasuk dari dana bagi hasil.
“Saya belum analisa sampai ke sana, tapi kalau lihat dari yang ada, beberapa proyek-proyek itu kan memang yang ada saat ini menggunakan APBD dan dana bagi hasil,” pungkasnya.
Penulis: Huda !Editor: Boni De Rosari