DPRD Samarinda Pantau Implementasi Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu. Ketua Komisi IV, Novan Syahronie, menyatakan bahwa program ini akan mulai dijalankan tahun ini dengan target penerima sebanyak 100 siswa.

“Tahun ini program Sekolah Rakyat sudah akan terlaksana dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang. Mereka terbagi di dua tingkatan, yakni SMP dan SMA. Pelaksanaannya akan dipusatkan di Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) yang ada di Samarinda Seberang, dekat Poltek,” ungkap Novan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Rencana Penghapusan Pramuka dari Ekstrakurikuler Sekolah, Sani Bin Husain Protes Keras!

308 Harian Republik

Novan menuturkan bahwa seluruh biaya program ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, data siswa yang berhak menerima bantuan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.

“Semua pembiayaan berasal dari pemerintah pusat. Data siswa yang diterima adalah hasil verifikasi dari Pemerintah Kota, melalui Dinas Sosial Kota Samarinda. Data itu juga sudah terkonsolidasi dan tervalidasi oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerima manfaat diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu, sesuai data resmi dari Dinas Sosial.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda: Hormati Proses Hukum, Peran KPU Harus Diakui

238 Harian Republik

“Segmentasinya memang untuk anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu. Jadi sumber data dan objek penerima langsung berdasarkan data dari Dinas Sosial,” ujar Novan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan anak jalanan menjadi penerima, Novan menegaskan bahwa tidak semua anak jalanan otomatis memenuhi syarat. Ada ketentuan administratif yang harus dipenuhi, terutama terkait domisili dan tempat tinggal.

“Kalau bicara soal kategori anak jalanan, ada rambu-rambu tersendiri yang menjadi pertimbangan, terutama soal tempat tinggal dan domisili. Karena untuk bisa masuk ke dalam program, tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintah,” paparnya.

Terkait hal ini, Novan menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat lanjutan bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait guna membahas mekanisme seleksi serta kelengkapan data penerima.

“Secara detail saya belum bisa pastikan apakah mereka termasuk kategori penerima atau tidak. Nanti siang kami akan kembali melakukan rapat hearing dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait, dan di sana mungkin akan dibahas lebih lanjut,” tutup Novan.

(ADV/DPRDSmd/Huda)