DPRD Kutim Serukan Pemerintah Permudah Akses Modal bagi UMKM

Kutai Timur, harianrepublik.com – Leny Susilawati Anggraini, Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, menyoroti tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah tersebut, yaitu akses permodalan yang masih sulit. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang ingin memperluas usaha, tetapi terbentur oleh keterbatasan dalam mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Prayunita Utami: UMKM Adalah Tulang Punggung Ekonomi yang Harus Didukung

55 Redaksi Kutim

Leny berharap pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih memudahkan pelaku usaha kecil dalam mengakses modal untuk pengembangan usaha mereka. “Kami di DPRD akan mendukung jika ada program pinjaman atau bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik,” tegas Leny.

Leny, yang juga merupakan politisi dari Partai NasDem, menekankan pentingnya pendampingan dan evaluasi yang tepat untuk membantu UMKM berkembang. Menurutnya, dengan pendampingan yang memadai, pelaku UMKM di Kutai Timur akan lebih mampu berkontribusi pada perekonomian daerah dan berdaya saing dalam menghadapi pasar yang kompetitif.

“Kami berharap UMKM di Kutim bisa terus maju dan berkembang. Dengan pendampingan yang baik, semoga mereka bisa lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Leny.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Seruan Anggota DPRD Kuitm Pandi Widiarto,  Sangatta Menuju Pusat Ekonomi Jasa

59 Redaksi Kutim

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM, data dari Satu Data Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah UMKM selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah usaha kecil mikro tercatat sebanyak 334.483 unit, yang kemudian meningkat menjadi 341.157 unit di tahun 2022, dan melonjak menjadi 429.939 unit di tahun 2023.

Sementara itu, usaha skala kecil juga mengalami pertumbuhan dari 9.459 unit pada tahun 2021 menjadi 9.466 unit pada tahun 2022, dan meningkat pesat menjadi 28.073 unit pada tahun 2023. Usaha skala menengah pun menunjukkan peningkatan, dari 598 unit pada tahun 2021 menjadi 651 unit di tahun 2022, hingga mencapai 2.135 unit pada tahun 2023.

Melihat data tersebut, Leny berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkret untuk memperkuat sektor UMKM. Kebijakan yang mempermudah akses permodalan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kunci agar UMKM di Kutai Timur dapat berkembang dan menjadi pendorong ekonomi daerah yang signifikan.

Leny menutup dengan harapan bahwa program-program tersebut bisa segera direalisasikan dan berjalan secara efektif. “Kami di DPRD akan selalu mendukung inisiatif yang bisa membantu UMKM, karena kami percaya bahwa keberhasilan mereka adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi Kutai Timur,” tutup Leny. (adv)