Anhar Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Palaran Dapat Dana Minim

waktu baca 2 menit
Rabu, 2 Jul 2025 17:22 0 136 Harian Republik

Samarinda — Pemerataan anggaran pendidikan kembali menjadi perhatian anggota DPRD Kota Samarinda. Anhar, anggota Komisi IV DPRD, mengungkapkan keprihatinannya terkait distribusi dana pembangunan fisik sekolah yang dinilai belum merata, khususnya di kawasan pinggiran seperti Kecamatan Palaran.

“Padahal alokasi pendidikan khusus fisik tahun 2025 sekitar Rp317 miliar, tapi Palaran hanya diberi Rp10 miliar untuk SD dan SMP,” ungkap Anhar dalam rapat bersama OPD terkait, Selasa (2/7/2025).

Menurutnya, ketimpangan alokasi anggaran ini berdampak langsung pada kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata. Banyak sekolah di Palaran masih dalam kondisi memprihatinkan dengan fasilitas yang minim dan bangunan yang tidak layak.

“Gedung tidak semerawut, fasilitas tidak lengkap, ini sangat jauh dari kata memadai,” tegasnya.

Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran. Anhar menilai munculnya istilah “sekolah favorit” erat kaitannya dengan ketimpangan fasilitas, yang kemudian mendorong orang tua berlomba-lomba memilih sekolah dengan sarana terbaik.

“Ini yang membuka peluang praktik curang di sekolah, karena orang tua berlomba mencari sekolah dengan fasilitas terbaik. Maka lahirlah istilah sekolah favorit,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika seluruh sekolah memiliki fasilitas yang setara, kepercayaan masyarakat terhadap semua sekolah akan meningkat dan stigma sekolah unggulan pun akan hilang secara alami.

“Kalau fasilitas pendidikan merata, untuk apa orang tua pilih-pilih sekolah? Kan sama saja,” ujar Anhar.

Melihat kondisi tersebut, Anhar mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk meninjau kembali kebijakan distribusi anggaran pendidikan fisik. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pemerataan infrastruktur pendidikan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.

“Masalah pendidikan ini tidak bisa kita limpahkan ke masyarakat. Yang harus kita koreksi adalah kegagalan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata,” tutupnya.

(ADV/DPRDSmd/Huda)

LAINNYA