Insiden Kapal Tabrak Fender Jembatan Mahakam Berulang, DPRD Kaltim Soroti Dampak Ekonomi dan Pengawasan dari KSOP
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Harianrepublik. Com– Insiden kapal yang kembali menabrak fender yang tengah dibangun di Jembatan Mahakam pada Minggu (8/3/2026) malam memicu reaksi dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, ia menilai kejadian yang berulang tersebut tidak boleh hanya diselesaikan dengan ganti rugi, melainkan harus diikuti evaluasi serius terhadap sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam.
Menurut Ananda, keberadaan jembatan-jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam memiliki peran vital sebagai jalur utama distribusi logistik dan penggerak ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur.
Ia menyebut sejumlah jembatan strategis seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, hingga Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan infrastruktur penting yang menopang mobilitas barang dan jasa antarwilayah, khususnya di Kota Samarinda yang menjadi penghubung berbagai kabupaten/kota di Kaltim.
“Jembatan-jembatan ini merupakan modal vital bagi transportasi penghubung dan aktivitas ekonomi masyarakat. Samarinda menjadi simpul akses antar kabupaten/kota, sehingga infrastruktur ini harus benar-benar dijaga bersama,” ujar Ananda kepada Tribun Kaltim, Kamis (12/3/2026).
Ia menilai kerusakan atau gangguan pada infrastruktur jembatan dapat berdampak langsung terhadap aktivitas distribusi logistik dan pada akhirnya mempengaruhi biaya hidup masyarakat.
Ananda mencontohkan insiden yang sebelumnya terjadi di Jembatan Mahulu yang sempat mengalami beberapa kali tabrakan tongkang. Kondisi tersebut bahkan sempat mengharuskan dilakukan uji dinamis dengan menutup akses jembatan sementara waktu.
Akibatnya, kendaraan berat yang biasanya melintasi jalur tersebut terpaksa memutar lebih jauh untuk mengantarkan logistik ke kawasan pergudangan, pasar, hingga pusat distribusi bahan pokok penting (bapokting).
Situasi tersebut, kata dia, sempat memicu keterlambatan distribusi barang dan meningkatkan biaya pengiriman.
“Jalur distribusi logistik dan transportasi kita sebagian besar bergantung pada jembatan-jembatan ini. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya luas. Distribusi terhambat, biaya logistik naik, dan ujung-ujungnya bisa memicu inflasi karena harga barang ikut meningkat,” tegasnya.
Selain menyoroti dampak ekonomi, Ananda juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari otoritas maritim, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta instansi terkait lainnya.
Ia meminta agar standar operasional prosedur (SOP) pengolongan kapal di alur Sungai Mahakam benar-benar dijalankan secara disiplin, terutama terkait penggunaan kapal pandu seperti escort dan assist saat kapal atau tongkang melintasinya.
Menurutnya, pengaturan waktu pelayaran dan pengawalan kapal harus dikontrol secara ketat guna meminimalkan potensi kesalahan yang dapat berujung pada kecelakaan.
“Infrastruktur ini harus kita jaga bersama. Para pelaku usaha, bersama otoritas maritim yang ada, harus mampu memperbaiki sistem keamanan pelayaran agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ananda juga mendorong adanya langkah tegas yang memberikan efek jera bagi pihak yang lalai.
Ia menegaskan bahwa insiden seperti ini tidak boleh hanya dianggap sebagai kesalahan manusia semata tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di alur pelayaran Sungai Mahakam.
DPRD Kalimantan Timur, lanjutnya, akan terus memonitor proses evaluasi yang dilakukan oleh Pelindo, KSOP, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar infrastruktur vital tersebut tetap terjaga.
“Harus ada sanksi tegas agar semua pihak lebih berhati-hati. Bukan hanya penabraknya, tetapi sistem pengawasannya juga harus dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Pos terkait
Terkini
