Akuntabilitas Birokrasi: Samri Shaputra Tegaskan Kinerja Pejabat Baru Dievaluasi Tahunan, Libatkan Partisipasi Warga

SAMARINDA – Ratusan pejabat Pemerintah Kota Samarinda, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator (JA), Jabatan Fungsional (JF), hingga Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah, resmi dilantik di Gelanggang Olahraga (GOR) Segiri, Senin (29/9/2025). Pelantikan ini menandai penyegaran birokrasi yang akan diawasi ketat oleh DPRD Samarinda.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa penempatan pejabat baru ini bukan sekadar rotasi, melainkan langkah strategis untuk menaikkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, mekanisme akuntabilitas yang ketat akan diberlakukan.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Workshop SPIP di DPPKB Kutim, Dorongan untuk Percepatan Penurunan Stunting

146 Redaksi Kutim

“Jabatan yang diemban akan dievaluasi setiap tahun. Ada waktu untuk melihat perubahan dibanding pejabat sebelumnya. Penyegaran ini dimaksudkan agar pelayanan publik lebih baik dan masyarakat puas,” ujar Samri.

Pejabat baru diberikan waktu dua bulan pertama untuk masa orientasi dan penyesuaian. Setelah periode tersebut, pengawasan efektif akan mulai diterapkan oleh DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Samri menambahkan bahwa evaluasi tahunan ini dapat diperpanjang hingga 23 bulan jika diperlukan, dan peninjauan ulang bisa dilakukan lebih cepat.

“Jika dalam enam bulan belum terlihat hasil, evaluasi bisa dilakukan kembali,” tambahnya.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Ismail Latisi : Gaungkan Perlunya Pemerataan Ketersediaan Ambulans di Tingkat Kelurahan

72 Harian Republik

DPRD menekankan bahwa fokus utama pengawasan adalah pada program-program yang memiliki dampak langsung dan nyata terhadap kehidupan masyarakat. Untuk menilai kinerja, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan tiga sumber data utama: laporan internal, temuan lapangan, dan masukan dari OPD terkait.

Yang tak kalah penting, partisipasi masyarakat menjadi komponen krusial dalam mekanisme pengawasan. Informasi dan keluhan dari warga akan membantu DPRD menilai kinerja pejabat baru secara objektif.

“Pengawasan DPRD tidak hanya dari laporan internal, tapi juga dari partisipasi masyarakat. Informasi warga sangat membantu menilai sejauh mana pejabat memberikan pelayanan terbaik,” tegas Samri.

Dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang transparan dan jelas ini, DPRD berharap pelantikan pejabat baru benar-benar menghadirkan penyegaran dan secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samarinda. (ADV/DPRDSMD/Hd)