Pemekaran Desa Kembang Janggut Ulu Diharapkan Percepat Pemerataan Pembangunan

KUKAR – Rencana pemekaran wilayah di Kecamatan Kembang Janggut kembali bergulir. Desa Kembang Janggut akan melahirkan entitas baru bernama Desa Kembang Janggut Ulu, yang saat ini tengah memasuki tahap finalisasi pembahasan administratif.

Pemekaran ini digagas untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Prosesnya telah melalui sejumlah pertemuan antara pihak kecamatan dan pemerintah desa setempat, termasuk kesepakatan bersama mengenai batas wilayah.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Distribusi Air Jadi Kunci Optimalisasi Lahan Pertanian Rapak Lambur

134 Harian Republik

Plt Camat Kembang Janggut, Suhartono, menyampaikan bahwa seluruh tahapan telah dijalankan secara terbuka dan melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat desa. Menurutnya, semua pihak sepakat terhadap pembagian wilayah dan teknis administratif lainnya.

“Secara prinsip, tidak ada masalah. Semua sudah dibicarakan dan disepakati. Termasuk batas wilayahnya,” ujar Suhartono, Sabtu (26/6/2025). Dari 15 RT yang ada saat ini, delapan di antaranya akan masuk dalam wilayah Kembang Janggut Ulu, sementara sisanya tetap berada di desa induk.

Penataan ini diharapkan mampu memudahkan pengelolaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di tingkat lokal. Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar dijadwalkan dalam waktu dekat. Tujuannya bukan untuk menilai ulang, melainkan memastikan bahwa data administrasi sejalan dengan kondisi lapangan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Potensi Pertanian di Loa Kulu, Kecamatan yang Masuk dalam Bagian IKN

362 Harian Republik

“Pansus hanya ingin melihat langsung seperti apa di lapangan. Kita yakin semua berjalan lancar,” ucap Suhartono. Jika proses ini disahkan melalui Peraturan Daerah, maka Kecamatan Kembang Janggut akan memiliki 12 desa dari sebelumnya 11. Penambahan desa berarti penambahan alokasi anggaran dan memperluas ruang gerak pembangunan.

Suhartono berharap pemekaran ini menjadi momentum untuk menjangkau lebih banyak warga dalam pelayanan publik, serta memberikan dorongan baru bagi pembangunan desa yang lebih merata. “Tambahan satu desa berarti juga ada tambahan anggaran pembangunan. Kita ingin pembangunan lebih terarah dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” tutupnya. (Adv)