Menilik Potensi Pelanggaran Pemilu 2024, PMKRI Cabang Samarinda Gelar Diskusi Publik

waktu baca 2 menit
Kamis, 1 Jun 2023 19:52 0 179 AdminWeb

Samarinda – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar diskusi publik dengan mengusung tema “Menilik Potensi Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur” di Coffee Papie jalan Basuki Rahmat, Kamis (01/06/23).

Forum tersebut turut dihadiri empat narasumber yakini, Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim, Heri Dermanto, Perwakilan Forum Milenial Nusantara, Bung Rizki, Perwakilan Polresta Samarinda, Aiptu Mat Bahri, dan KPU Provinsi Kaltim, Mukhasan Ajib serta dimoderatori oleh Biro Gerakan Masyarakat PMKRI Samarinda, Nikolas Yeblo.

Ketua PMKRI Cabang Samarinda, Yohanes Gunardi Karmon mengatakan bahwa, PMKRI sudah terdaftar sebagai Lembaga Indepen Pemantau Pemilu, sehingga seluruh cabang PMKRI di Indonesia wajib untuk terlibat dalam mengawal pemilu. 

“Ini merupakan sebagai bentuk keterlibatan PMKRI Cabang Samarinda dalam mengawali Pemilu serentak tahun 2024 dan juga secara pusat PMKRI terdaftar sebagai Lembaga Independen Pemantau Pemilu (LIPP) yang terdaftar dan terakreditasi di Bawaslu RI,” ucapnya.

Yohanes menyebut, tujuan dari diskusi publik tersebut agar seluruh masyarakat Samarinda dapat mengetahui titik-titik berpotensi yang dapat melanggar jalannya pemilu serentak.

“Ini juga bertujuan agar bisa mengetahui titik-titik potensi pelanggaran pemilu di Kota /kabupaten Provinsi Kaltim. Apalagi Kaltim ini kan masuk urutan ke-5 besar untuk Indeks Kerawanan pemilu (IKP) tingg,” ungkapnya.

Sehingga dari itu, kata Yohanes, suksesnya pemilu 2024 bukan hanya tugas KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Akan tetapi ini juga perlu melibatkan peran dari semua Stakeholder, baik Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat umumnya.

“Pemuda dan mahasiswa perlu ikut peran dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang, bukan semata-mata tugas dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas dan pihak Kepolisian.

Sehingga pemilu serentak tahun 2024 betul-betul dijalankan secara langsung, umum, bebas, aman, rahasia, jujur dan adil dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia” tutupnya. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA