Ismail Latisi Serukan Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Samarinda
Ismail Latisi,Anggota Komisi IV DPRD Kota SamarindaSamarinda – Selain menyoroti peran ujian nasional sebagai motivasi belajar bagi siswa, Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesejahteraan guru serta pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Samarinda.
Menurut Ismail, pencapaian kualitas pendidikan yang diharapkan tidak akan maksimal jika masalah kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Ia bahkan berbagi pengalaman pribadi yang harus mengajar di dua sekolah berbeda dalam satu hari demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita tidak bisa memungkiri bahwa gaji guru itu salah satu hal yang harus diperhatikan. Kalau gurunya tidak sejahtera, maka proses belajar-mengajar juga bisa terimbas,” ungkap Ismail pada Selasa (17/6/2025).
Meski yakin banyak guru yang bekerja dengan penuh keikhlasan, Ismail menegaskan bahwa beban hidup tetap memengaruhi semangat dan kualitas pengajaran.
“Guru-guru kita, insya Allah, ikhlas. Tapi tetap saja, kesejahteraan itu berefek langsung terhadap bagaimana mereka mengajar. Kalau datang ke sekolah dengan hati senang dan beban hidup yang ringan, tentu proses belajar pun lebih baik,” jelasnya.
Untuk itu, Ismail mendorong agar insentif dari Pemerintah Kota Samarinda, terutama bagi guru non-ASN dan non-PPPK, dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Kita sudah punya insentif, ada TPGA juga. Harapannya itu bisa terus dijaga dan bahkan ditingkatkan, agar guru-guru kita juga merasa dihargai dan sejahtera,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ismail menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dengan yang ada di wilayah pinggiran seperti Sebulu dan Palaran.
“Dari Komisi IV DPRD Samarinda, kami telah memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas bagaimana mutu pendidikan di pinggiran harus setara dengan yang di tengah kota. Tidak boleh ada kesan ‘anak emas’ dan ‘anak tiri’ dalam pelayanan pendidikan,” tegasnya.
Walaupun keterbatasan anggaran sering menjadi kendala, Ismail menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pembangunan pendidikan di daerah pinggiran.
“Kita harus mencari pendekatan lain, misalnya lewat bantuan dari Pemprov atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah kota juga sudah mulai berproses ke arah itu, contohnya seperti pembangunan SMP 50 di Palaran, yang gedungnya sekarang sudah cukup representatif,” pungkasnya.
(ADV/DPRDSmd/Huda)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar