Deni Hakim : Kritik Pengelolaan Parkir Samarinda, Juru Parkir Liar Jadi Akar Masalah
Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Kota SamarindaSamarinda – Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, menyoroti pengelolaan parkir yang kacau di Kota Samarinda. Ia menilai, akar dari masalah ini bukan hanya karena kendaraan yang parkir sembarangan, tetapi juga karena lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap para juru parkir (jukir).
Menurut Deni, solusi yang paling efektif adalah memulai perbaikan dari sumbernya. Ia berpendapat bahwa penindakan di jalan tidak akan menyelesaikan masalah jika para jukir tidak memiliki pemahaman dasar mengenai aturan parkir.
“Kalau akar persoalannya di hulu tidak dibenahi, penertiban di lapangan akan selalu setengah jalan. Jukir yang ditempatkan harus yang sudah terlatih dan paham aturan,” ujarnya pada Senin (4/8/2025).
Deni juga menyoroti kelemahan administrasi, seperti tidak adanya basis data terpadu untuk jukir resmi. Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) harus transparan dan mempublikasikan data mengenai jumlah jukir yang telah dilatih, lokasi penugasan, dan sistem pengawasannya.
“Dishub harus transparan, berapa jukir yang sudah dilatih, di mana mereka ditugaskan, dan bagaimana sistem pengawasannya. Tanpa data ini, sulit menciptakan sistem yang tertib,” kata Deni.
Kondisi ini membuka celah bagi munculnya jukir liar yang beroperasi di zona terlarang, yang tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.
“Kalau praktik liar terus dibiarkan, ini bukan cuma merugikan pengguna jalan tapi juga menciptakan kekacauan dan potensi kebocoran PAD,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Komisi III DPRD mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi perparkiran dan memperbarui aturan yang ada jika diperlukan. Namun, Deni menekankan bahwa perubahan regulasi saja tidak akan cukup tanpa adanya komitmen kuat dari Dishub untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
“Kalau perlu, regulasinya kita perbarui agar lebih tegas. Tapi itu semua butuh komitmen dari Dishub untuk serius membereskan ini,” ujarnya.
Deni menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pengelolaan parkir adalah cerminan wajah kota. Jika dibiarkan kacau, dampaknya akan meluas mulai dari kemacetan, ketidaknyamanan, hingga hilangnya potensi retribusi daerah.
“Parkir adalah bagian dari wajah kota. Jika dikelola sembarangan, dampaknya bisa ke mana-mana: macet, tidak nyaman, sampai kehilangan potensi retribusi daerah,” pungkasnya.
Komisi III berjanji akan terus mengawal proses ini dan mendorong Dishub untuk segera menyusun rencana pelatihan, membangun basis data jukir, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan. (ADV/DPRDSmd/anh)
Pos terkait
Terkini
