Dana RT Dikelola Ketat dan Transparan, Rapak Lambur Jadi Contoh Akuntabilitas Desa
Foto: Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf.KUKAR – Pengelolaan dana Rp50 juta per RT yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berjalan efektif di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong. Sistem transparansi yang diterapkan membuat desa ini mulai dilirik sebagai contoh praktik baik dalam mengelola anggaran berbasis partisipasi warga.
Program yang bertujuan mendukung kegiatan lingkungan tingkat RT itu disalurkan dengan proses panjang, mulai dari musyawarah RT, pengusulan dalam forum desa, hingga tahap pelaksanaan di lapangan yang diawasi secara ketat. Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menyebut bahwa pola ini memungkinkan kegiatan berjalan tertib sekaligus memberi rasa percaya kepada masyarakat.
“Semua dimulai dari musyawarah RT. Setelah itu, baru dibawa ke musyawarah desa agar terdata dan terkontrol,” jelas Yusuf, Senin (23/6/2025). Penggunaan dana difokuskan pada kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti gotong royong, kebersihan, poskamling, hingga insentif bagi ketua RT. Namun yang menarik, anggaran tak langsung diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dicairkan setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan secara lengkap.
“Contohnya, untuk konsumsi gotong royong kami anggarkan Rp200 ribu per bulan. Tapi baru bisa dibayar setelah ada nota pembelian dan SPJ. Jadi tidak ada uang dipegang langsung,” ujarnya menegaskan. Dari total anggaran Rp50 juta, sebanyak Rp15 juta tercatat dalam kas desa sebagai komponen yang dikelola secara administratif. Setiap pengeluaran pun harus dilampiri dokumen resmi, mulai dari RAB hingga kuitansi.
“Pengalaman kami dulu, kalau uang langsung diberikan ke RT tanpa pengawasan, sering tidak berjalan maksimal. Karena itu saya tegaskan dari awal, tidak bisa pakai sistem lepas tangan,” tambah Yusuf. Meski ada yang menganggap sistem ini kaku, bagi Yusuf, akuntabilitas tak bisa ditawar. Ia memilih bersikap tegas demi memastikan manfaat program benar-benar kembali ke warga.
“Banyak yang bilang saya terlalu keras. Tapi saya lebih baik dianggap begitu daripada membiarkan anggaran salah kelola,” tuturnya.Tahun ini, tambahan alokasi program memberi ruang lebih luas bagi RT untuk mengembangkan kegiatan. Pemerintah desa mendorong agar setiap ketua RT menyusun rencana kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warganya.
“Program ini benar-benar terasa dampaknya. Kalau dikelola dengan disiplin, hasilnya bisa dilihat langsung dari kondisi lingkungan,” tutup Yusuf. (Adv)
Pos terkait
Terkini
