Bapenda Kutim Tingkatkan Kualitas Juru Pungut Pajak Lewat Bimtek Bertema UU HKPD
SAMARINDA – Dalam upaya memperkuat kapasitas juru pungut pajak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda. Kegiatan yang diikuti 163 juru pungut dari berbagai desa dan kecamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola pajak daerah sesuai dengan regulasi terbaru.
Kepala Bapenda Kutim, Syahfur, yang hadir mewakili Pjs Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma, menegaskan pentingnya pelatihan ini di tengah perubahan kebijakan perpajakan. “Penerapan UU HKPD membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan bahwa juru pungut pajak di Kutim mampu bekerja dengan lebih profesional dan efisien,” kata Syahfur.
Bimtek ini mengusung tema “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).” Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim yang memberikan panduan serta strategi teknis terkait penerapan aturan baru.
Selain fokus pada aspek teknis dan pengelolaan pajak yang lebih transparan dan modern, acara ini diselingi penampilan budaya khas Kutim. Tarian tradisional Dayak Kenyah dari Sanggar Tari Bina Seni Budaya Indonesia tampil memukau para peserta, memberikan sentuhan lokal yang memperkaya kegiatan.
“Dengan bekal ilmu yang diperoleh, kami yakin juru pungut pajak akan menjadi ujung tombak dalam mendukung pencapaian target pajak daerah yang akan mempercepat pembangunan di Kutai Timur,” ujar Syahfur dengan optimisme.
Pejabat penting lainnya, seperti Plt Sekretaris yang juga Kabid Pendataan dan Penetapan Hj Supianti, Kabid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Deni Hendi, serta Kabid PBB P2 dan BPHTB Sundoro Yekti, turut hadir untuk mendukung kegiatan ini. Diharapkan, hasil Bimtek ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan dan layanan publik di Kutai Timur.
Pos terkait
Terkini
