Atasi Stunting, Pjs Bupati Kutim Ingatkan Pentingnya Kerja Sama

SANGATTA – Stunting masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di Kutai Timur (Kutim). Untuk itu, dibutuhkan upaya serius guna mengatasi persoalan ini. Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma mengajak semua jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kerja sama agar angka stunting di Kutim dapat terus diturunkan.

“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dalam upaya menurunkan prevalensi stunting,” ujar Agus merujuk pada penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pemkab Kutim Minta Komitmen Berkelanjutan dari Pelaku Usaha Tambang

222 Redaksi Kutim

Sosok yang akrab disapa AHK Ini juga mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen penuh mewujudkan Kutim bebas stunting demi generasi emas Indonesia 2045. Agus yakin melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, masalah stunting bisa diatasi secara signifikan.

Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen pada Juni 2024. Angka ini terus menurun hingga 15,7 persen pada September 2024.

Untuk jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga terjadi penurunan. Pada Semester II tahun 2023, tercatat ada 19.900 KRS. Jumlah ini turun drastis menjadi 15.576 pada Juni 2024 dan 12.362 pada akhir September 2024.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Lima Tahun Berjaya, Pramuka Loa Janan Pertahankan Predikat Tergiat

89 Harian Republik

Selain data KRS, angka anak yang mengalami stunting juga mengalami penurunan. Dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada akhir September 2024. Data ini menunjukkan keberhasilan berbagai program yang telah diterapkan. Namun demikian, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim menekankan pentingnya mempertahankan upaya ini secara konsisten.

TPPS mengungkap, Kecamatan Muara Bengkal tercatat memiliki jumlah anak stunting tertinggi (224 anak), sementara Kecamatan Batu Ampar berada di posisi terendah dengan hanya 5 anak.

Rakor TPPS

Untuk memperkuat sinergi dalam menangani isu stunting, Pemkab Kutim kembali menggelar Rapat Koordinasi TPPS. Rakor diikuti sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan PD, mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK), serta BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Kabupaten Kutim. Rakor dipimpin Achmad Junaidi B selaku Sekretaris TPPS, mewakili Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma.

Salah satu agenda utama Rakor adalah pelaksanaan edukasi stunting di kecamatan dan desa-desa. Menurut Sekretaris TPPS Achmad Junaidi B, yang juga menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), inovasi “Cap Jempol Stunting” akan terus dilaksanakan guna mengatasi masalah stunting melalui sosialisasi dan edukasi langsung. Program ini menyasar remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Intervensi langsung ini dirancang agar para petugas dan kader lapangan dapat berinteraksi dengan keluarga berisiko, memberikan edukasi, serta pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang sehat,” jelas Achmad Junaidi.

Achmad Junaidi menambahkan TPPS telah merumuskan sejumlah strategi untuk mempercepat penurunan stunting, antara lain pemenuhan gizi seimbang untuk bayi di atas 6 bulan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, program suplemen dan fortifikasi gizi, serta peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih. TPPS juga mengoptimalkan data berbasis e-PPGBM yang menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di Kutim. (*)