Anhar Soroti Ketimpangan Pembangunan, Warga Samarinda Masih Kesulitan Akses Air Bersih
Anhar, Anggota Komisi IV DPRD Kota SamarindaSamarinda – Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda berjalan masif dengan anggaran mencapai triliunan rupiah, masih banyak warga yang belum memperoleh akses air bersih. Kondisi ini menjadi perhatian anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, yang menilai situasi tersebut sebagai ironi di tengah ambisi besar pembangunan kota.
“Sejak dulu sampai sekarang, Kelurahan Bukuan belum pernah tersentuh layanan air PDAM. Ini ironi besar di kota dengan anggaran triliunan,” ungkap Anhar, Selasa (1/7/2025), usai menyerap aspirasi warga.
Kelurahan Bukuan yang terletak di Kecamatan Palaran masih mengandalkan sumber air alternatif dan bantuan dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Anhar, hanya sebagian kecil rumah di wilayah tersebut yang terhubung dengan jaringan PDAM.
Sementara itu, klaim PDAM mengenai hambatan teknis dan pelarangan pemasangan jaringan dianggap Anhar sebagai pengalihan tanggung jawab. Ia justru menilai inisiatif warga dan bantuan pihak ketiga sebagai bukti lemahnya peran pemerintah.
“Pemerintah seharusnya berterima kasih kepada pihak swasta seperti almarhumah Ibu Neli, yang lebih dulu membantu warga melalui pengolahan air mandiri. Warga tak peduli siapa yang kelola, yang penting kualitas air dan pelayanannya bagus,” jelasnya.
Anhar juga menyesalkan fokus pembangunan yang terlalu mengarah pada proyek besar, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi. Ia mencontohkan pembangunan terowongan bernilai ratusan miliar rupiah yang dianggap tidak sebanding dengan pelayanan dasar di lapangan.
“Untuk apa kita bangun terowongan ratusan miliar rupiah. Tapi, air minum saja warga belum dapat? Ini selalu jadi keluhan warga setiap kali saya reses,” tegas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, penyediaan air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan hak hidup warga. Ia meminta Pemerintah Kota untuk meninjau ulang prioritas pembangunan agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan seharusnya dilihat dari sejauh mana ia menjawab kebutuhan hidup rakyat. Air bersih adalah hak dasar. Kalau ini saja belum terpenuhi, maka arah pembangunan perlu dievaluasi,” tutupnya.
(ADV/DPRDSmd/Huda)
Pos terkait
Terkini
