Sugiyono Tegaskan Masyarakat Harus Terlibat Aktif dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

waktu baca 2 menit
Kamis, 22 Jan 2026 22:00 0 96 Harian Republik

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan mengangkat tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pada Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perwakilan generasi muda yang antusias mengikuti jalannya diskusi.

Dalam pemaparannya, Sugiyono menekankan bahwa peran serta masyarakat menjadi pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat agar proses pemerintahan berjalan secara transparan dan dapat diawasi bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, melainkan juga harus hadir dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

“Demokrasi akan berjalan efektif jika masyarakat terlibat aktif. Dengan partisipasi publik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat,” katanya.

Melalui kegiatan PDD tersebut, peserta juga dibekali pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi, termasuk saluran dan mekanisme penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun wakil rakyat.

“Masyarakat perlu berani menyampaikan pendapat, kritik, serta saran sebagai bagian dari kontribusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

“Dengan terbukanya ruang partisipasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga potensi penyimpangan kebijakan dapat diminimalisir,” tutupnya.

 

LAINNYA