DPRD Samarinda Kritisi Wacana Kampus Kelola Tambang: Eksploitasi SDA Berlebihan

Samarinda– Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra merespon rencana pemberian izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan misi dan tujuan dari Universitas, sebab ini dampak eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlebihan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Gelar Upacara Peringatan HUT RI Ke-78, Rumah Flobamora Kaltim Gaung Semangat Kebersamaan

406 Harian Republik

“Logika pemberian izin pertambangan kepada universitas yang seharusnya justru mengajarkan pelestarian lingkungan. Nah, kalau SDA kita ini kalau dieksploitasi, terus anak cucu kita nanti yang menderita,” katanya, Kamis (06/02/2025).

Terkait regulasi pertambangan, Samri mengkritik mekanisme jaminan reklamasi yang dinilai tidak efektif. Menurutnya, besaran dana jaminan reklamasi jauh lebih kecil dibandingkan biaya aktual reklamasi.

“Misalnya dalam satu hektare kita membayar jaminan reklamasi Rp75 juta, sementara biaya reklamasi sebenarnya sekitar Rp200 juta,” jelasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sambut Pilkada 2024, GMNI Samarinda Ajak Masyarakat Harus Cerdas dalam Memilih Pemimpin

318 Harian Republik

Sistem yang ada saat ini mendorong pengusaha untuk lebih memilih membiarkan lahan rusak daripada melakukan reklamasi.

“Sebagai solusi, mengusulkan kepada pemerintah harus memperketat regulasi dengan meningkatkan besaran jaminan reklamasi. Kalau biaya reklamasi Rp200 juta, harus dia pasang jaminan Rp300 juta. Supaya dia mengejar reklamasi itu, karena masih ada untung di situ,” sarannya.

Samri menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

“Setiap kebijakan pertambangan dilakukan dengan kehati-hatian, mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara yang komprehensif. Kita cukup sudah merusak alam. Gunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Tidak mesti harus merusak SDA,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mengusulkan alternatif pengembangan ekonomi melalui sektor lain seperti pariwisata, tidak semestinya harus pemberian izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi.

“Sebagai contoh keberhasilan Provinsi Bali, yang mampu menghasilkan pendapatan yang cukup menjanjikan dari sektor tersebut,” pungkasnya.

Penulis! Huda: Editor: Boni De Rosari