

KUTAI TIMUR, harianrepublik.com – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menyuarakan pentingnya Kutim mengurangi ketergantungannya pada impor komoditas pangan, terutama telur dan sayuran. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan telur Kutim dipasok dari Jawa dan Sulawesi, sementara produksi lokal hanya menyumbang 20 persen. Eddy menilai bahwa kondisi ini perlu segera diperbaiki agar Kutim mampu mencapai kemandirian pangan.
“Kutim memiliki lahan dan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sayangnya, banyak komoditas seperti telur dan sayur masih harus didatangkan dari luar. Ini peluang bagi kita untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal,” ungkap Eddy dalam pernyataannya di Kantor DPRD Kutai Timur.
Eddy menyoroti bahwa sektor peternakan, seperti ternak sapi, ayam, dan babi, memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak program bantuan peternakan yang dijalankan, namun hasilnya belum signifikan karena kurangnya pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan.
“Selama ini, banyak program bantuan peternakan di Kutim, tapi jarang ada hasil yang signifikan. Peternak butuh lebih dari sekadar bantuan awal; mereka perlu pendampingan terus-menerus dan sistem yang terstruktur,” kata Eddy.
Masalah yang dihadapi oleh para peternak, terutama di sektor sapi, sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas. Eddy menyebutkan bahwa kelemahan dalam manajemen dan minimnya dukungan teknis menghambat perkembangan sektor peternakan di Kutim.
Eddy juga menyoroti contoh positif dari wilayah Kaubun yang telah berhasil mencapai swasembada padi. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa wilayah lain di Kutim memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan kemandirian di sektor pertanian.
“Kaubun sudah membuktikan bahwa kita bisa swasembada padi. Sayangnya, wilayah lain masih bergantung pada suplai dari luar. Padahal, dengan dukungan teknologi dan strategi pengelolaan yang baik, kita bisa mengurangi ketergantungan ini,” jelas Eddy.
Sebagai anggota legislatif dari Partai Nasdem, Eddy mendorong penggunaan pendekatan modern dalam pengelolaan sektor peternakan dan pertanian. Ia menegaskan bahwa metode tradisional tidak cukup untuk membawa sektor ini maju dan bersaing di pasar yang lebih luas.
“Sapi, babi, ayam, dan lainnya jika dikelola dengan sistem modern bisa lebih berkembang dan produktif. Tapi jika kita masih bertahan dengan cara lama, sulit untuk bersaing, dan kemandirian pangan hanya akan jadi wacana,” ujarnya
Eddy juga menekankan pentingnya pengelolaan peternakan babi yang sensitif terhadap keberagaman masyarakat di Kutim. Menurutnya, tata kelola yang tepat dapat mengembangkan potensi ekonomi ini tanpa memicu masalah sosial.
“Jika dikelola dengan baik, potensi peternakan babi ini bisa membantu ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan gesekan sosial. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya agar dapat diterima oleh semua pihak,” kata Eddy.
Selain tata kelola yang modern, Eddy menyoroti pentingnya infrastruktur untuk mendukung distribusi produk pertanian dan peternakan lokal. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi produk pangan di seluruh wilayah Kutim, bahkan hingga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.
“Jika infrastruktur distribusi diperbaiki, hasil panen dan peternakan dari Kutim bisa lebih mudah didistribusikan dan memenuhi kebutuhan lokal. Harapan saya, ke depan, produk lokal Kutim bisa sampai ke IKN tanpa masalah distribusi,” ungkap Eddy.
Eddy berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih pada sektor peternakan dan pertanian dengan menyediakan bantuan modal, pelatihan, serta pengelolaan yang modern. Menurutnya, kemandirian pangan harus menjadi tujuan bersama yang didukung oleh semua pihak.
“Ini saatnya kita berubah. Kemandirian pangan harus menjadi tujuan bersama, bukan hanya cita-cita. Pemerintah harus serius mendukung para petani dan peternak kita agar Kutim bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” tutup Eddy.
Dengan komitmen yang tepat dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat, Eddy optimis Kutim akan mencapai kemandirian pangan dan bahkan mampu menjadi pemasok bagi wilayah lain, termasuk IKN, sehingga mendorong perkembangan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. (adv)